Tandaseru — Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara Marius Sirumapea melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Selasa (23/4/2024).
Marius bilang, laporan keuangan Pemda Tidore sejauh ini terbilang bagus. Hanya saja, pihaknya belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan yang sedang berjalan, lantaran masih dalam tahap audit atau pemeriksaan yang mengacu pada kode etik.
Walau begitu, ia mengungkapkan tidak ada yang signifikan pada laporan keuangan Pemda Tidore. Apalagi, Pemda Tidore sudah 5 tahun menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini kunjungan kerja karena kita (BPK) ada audit di sini (Tidore). Dan ada beberapa hal yang perlu perhatian dari mereka. Ini juga mandatory (wajib) dilakukan untuk penilaian opini kepada mereka (pemda), jadi ini kunjungan kerja kami,” kata Marius usai rapat bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dan jajarannya di Aula Nuku Pemerintah Kota Tidore.
Marius juga menyentil terkait dugaan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2023 di Desa Maitara Utara Kecamatan Tidore Utara. Meski bukan ranah BPK, Marius mengingatkan Inspektorat dan Dinas PMD untuk segera turun penanganan.
“Kami memang tidak menangani soal ADD, karena kita fokus di laporan keuangan. Kita hanya melihat APBD bukan APBdes, tetapi ini juga jadi peringatan buat Inspektorat, untuk turun mengecek. Jika ada masalah seperti ini dan terbukti ada unsur pidana, silakan ajukan dan lapor ke KPK karena gak bisa ditahan-tahan juga kan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan