“Benih baik akan menghasilkan buah yang juga baik”. Ia meyakini pepatah ini. “Saya dan warga sama-sama telah menanam benih baik itu. Kitong berpolitik gagasan, menolak politik transaksional dan politisasi identitas.”
Hasil manis jika mengingat awal pendaftaran DPD. Banyak perjuangan yang dilalui untuk sampai pada tahap ini.
“Kitong bakumpul dukungan minimal pemilih. Batelepon dan bacarita tentang tujuan masuk DPD sehingga dong kase Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dukungan. Lanjut siapkan persyaratan untuk tahap pendaftaran: Medical Check Up (MCU), psikotes, dan lainnya. Menunggu penetapan calon sementara dan penetapan calon tetap. Belum lagi masa kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara. Pikiran, waktu, dan tenaga terkuras. Proses yang tidak mudah tapi bisa dilalui,” jelas Graal ketika ditanyai proses perjuangan ini.
Saya Kerja: Warga Mengawal
Kepercayaan warga, baginya, perlu dipegang dan menjadi pagar. “Saya sungguh menyambut kepercayaan warga Maluku Utara ini dengan ‘hati yang gentar’ dan penuh tanggung jawab.” Ia juga menekankan pentingnya membangun relasi yang proporsional antara pejabat publik dengan warga. “Kita, sebagai pejabat publik, harus kerja optimal. Warga kemudian menjadi hakim: mengawal, mengontrol, serta bersikap kritis atas kinerja mereka yang terpilih, termasuk kepada saya kelak,” kata laki-laki yang identik dengan rambut keritingnya (karibo) ini.
Sudah bukan eranya lagi warga memilih lalu abai dan cuek atas kinerja mereka yang dipilih. Bukan lagi waktunya mereka yang dipilih dibiarkan bekerja tanpa kontrol oleh masyarakat, termasuk hilangnya hubungan interaksi antara mereka yang memilih dan terpilih. Selama ini kesan yang ada adalah pasca terpilih dan dilantik, pejabat publik bagai ditelan bumi, dan akan muncul lagi waktu kampanye atau pemilu berikutnya. Ini dikritik oleh Graal.
Bagi politisi muda ini, hubungan dan relasi yang proporsional antara pejabat dengan warga harus terus terjalin selama menjabat dan tidak boleh terputus.
“Hubungannya adalah interaktif dan kritis, jadi bukan hubungan dalam bentuk babaminta bantuan dan sumbangan-sumbangan yang bersifat personal, minta pulsa dan uang tiket, misalnya, sebaliknya hubungan yang ada harus bersifat kritik-kritis, di mana pejabat publik melaksanakan tugas, warga mengkritisi,” jelas doktor ilmu politik ini.
Tinggalkan Balasan