Selain itu, Ikram meminta kesediaan Mentan melakukan kunjungan ke integrated food estate antara jagung hibrida dan peternakan sapi di atas lahan 100 hektare dari target luasan 300 hektare.
Ikram mengatakan, semua itu adalah prioritas ekonomi dan UMKM diakselerasi, baik pertanian dan perikanan untuk membuka akses ekonomi petani dan nelayan.
“Tahun 2023 kerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja telah membuka polis 1.000 petani untuk perlindungan sosial petani,” paparnya.
Menurutnya, pemda tidak boleh berpikir sempit dan konvensional. Di mana mengelola sumber daya alam pertanian tidak sebatas memberikan bantuan benih, pupuk dan tanam.
“Kita harus menghitung eksisting lahan dan luasan pengembangan, produktivitas dan kapasitas produksi, kebutuhan saprodi, kapasitas petani dan peluang pasar, serta kemampuan fiskal untuk membiayai serta seberapa besar benefit ekonomi yang dihasilkan dari suatu siklus produksi pertanian,” jabarnya.
“Saya percaya sosiokultural masyarakat transmigran di Wairoro dan Waleh yang agraris makanya bagaimana pemda mampu melakukan treatment pertanian padi untuk meningkatkan produktivitas untuk menjadikan Halmahera Tengah bukan hanya penghasil sumber daya mineral tetapi menjadi salah satu penghasil pengan di Maluku Utara,” tandas Ikram.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.