“Lalu pendapatan hasil Bumdes bagaimana nanti? Bagi saya bahwa anggaran Bumdes Sambiki Baru sebesar Rp 170 juta yang sudah diinvestasikan ke SPBU yang belum jalan sampai sekarang bisa diduga sudah ditelan oleh pihak-pihak tertentu,” cetus Machmud.
Sementara aggota DPRD Basri Rahaguna menyatakan melihat kinerja pengurus BUMDes yang amburadul maka perlu dibentuk pansus DPRD.
Anggota Fraksi PKS, Suhari Lohor, menambahkan beberapa hari lalu dirinya melakukan pengecekan di Sambiki.
“Jadi waktu kami turun cek di Sambiki Baru, memang ada dua program BUMDes Sambiki yaitu soal investasi perikanan atau pengadaan perahu dan investasi BBM. Nah itu yang harus diperhatikan oleh pihak pemda dan harus dijawab oleh pengurus BUMDes Sambiki Baru dan bahkan pihak SPBU,” tandasnya.
Ketua BUMDes Sambiki Baru, Luki A. Lupas, di sisi lain, mengaku anggaran BUMDes sebelum diinvestasi ke SPBU notarisnya belum selesai. Namun saat ini sudah diproses.
“Jadi kami melakukan investasi dengan SPBU di Sambiki Baru, tapi akte notaris belum diurus, tapi saat ini dalam proses,” singkatnya.
Tinggalkan Balasan