KPK Bocorkan Sisipan Pokir 45 Anggota DPRD Maluku Utara Capai Ratusan Miliar

“Hargai proses, jika seminggu diimput ya sudah, jangan cari-cari lagi, dipaksakan akhirnya pelanggaran,” katanya lagi.

Dian turut menyoroti anggaran pokir anggota DPRD yang nilainya mencapai Rp 400 miliar.

“Inilah yang menjadi ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif (TAPD-Banggar red) mungkin karena pokir-pokir belum masuk, sangat mungkin apalagi ini tahun politik,” ujarnya.

Menurutnya, postur APBD Maluku Utara sudah salah dalam tata kelolanya, sebab APBD 2024 dirancang devisit kurang lebih Rp 1 triliun.

“Devisitnya besar, dana bagi hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota tidak dibayarkan,” jelasnya.