Politikus Partai Demokrat ini berharap masyarakat menyambut baik pelaksanaan Pilkada tahun depan.

“Saya juga mempersilakan kepada peserta Pilkada yang akan ikut bertarung pada Pilkada September tahun depan nanti. Kita tetap menghormati hak mereka punya hak konstitusi tentunya,” ucapnya.

Mantan anggota DPRD empat periode ini juga mengaku, anggaran untuk Bawaslu belum dilakukan penandatanganan NPHD. Pasalnya, penetapan anggarannya masih tarik ulur.

“Sementara untuk anggaran keamanan sudah. Diperkirakan total anggaran Pilkada 2024 itu sebesar Rp 61 miliar untuk KPU, Bawaslu dan juga pihak keamanan,” tandas James.

Ketua KPU Halmahera Barat Miftahuddin Yusup kepada wartawan mengatakan, secara kelembagaan KPU mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

“Kami KPU Halmahera Barat menerima hibah dari pemerintah daerah sebanyak Rp 35,4 miliar. Sesuai dengan Permendagri Nomor 52 sendiri menjelaskan bahwa setelah naskah perjanjian hibah daerah sudah ditandatangani, maka 10 hari setelah itu proses pencairan 40% sudah harus dicairkan karena mekanisme pencairannya hanya dua tahap yaitu 40% dan 60%,” jelasnya.

“Jadi, kalau dihitung dari total Rp 35,4 miliar dari 40% maka nominalnya sekitar Rp 14 miliar yang nantinya harus diakomodir di APBD Perubahan tahun 2023 ini. Sisanya nanti direalisasi pada APBD Induk 2024 nanti,” tandas Miftah.