Kejati-Polda Maluku Utara Didemo Gara-gara Banyaknya Kasus Korupsi di Sula

Tandaseru -- Sejumlah massa aksi yang
mengatasnamakan Front Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara mendesak Kejati dan Polda Malut segera menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula.

Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Kejati dan Polda, Senin (16/10).

Koordinator Aksi Abdul Asis Basrah dalam orasinya menyatakan, mencermati dinamika beberapa dekade akhir-akhir ini kondisi Pemerintah Daerah Kepulauan Sula di bawah kendali Bupati Fifian Ade Ningsih Mus seolah-olah mengkhianati komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurutnya, praktik korupsi seolah seperti jamur yang tumbuh subur di setiap musim hujan, dan bahkan korupsi seakan-akan tidak ada habis-habisnya di tubuh Pemerintah Daerah Kepulauan Sula. Kasusnya juga terkesan meningkat, baik dari jumlah kuantitas maupun nilai kerugian keuangan negara dari tahun ke tahun hingga periode ke periode.

"Kejahatan korupsi dengan berbagai macam motif, seperti penggelapan, penyalahgunaan, gratifikasi, suap, pungli juga marak terjadi," sebut Asis.

Dia menambahkan, kejahatan korupsi adalah bagian dari kejahatan luar biasa, juga merupakan musuh negara sekaligus ancaman nyata terhadap pembangunan bangsa. Pemberantasannya harus dilakukan secara radikal layaknya pemberantasan terorisme.