Ia bilang, selama ini pihak bengkel berpikir mobil tersebut milik pemerintah sehingga pasti ada anggaran perbaikan. Akan tetapi semua tidak berjalan sesuai harapan.
“Torang bafikir milik dinas jadi pasti ada anggaran, padahal tidak sama sekali,” ujar Khaema.
Mobil yang sudah diperbaiki bengkel tersebut, sambungnya, pernah dipinjam KPH untuk dipakai melintas ke Kecamatan Patani. Namun sekembalinya dari Patani mobil itu dikembalikan ke bengkel ulang dan tidak ada pembayaran pelunasan.
“Dalam waktu dekat ini kalau mobil ini tidak dilunasi maka kami akan mengfungsikan untuk kepentingan bengkel. Karena kami sudah rugi modal,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala KPH Bahrudin Limatahu yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Tinggalkan Balasan