Tandaseru — Realisasi belanja modal di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara hingga 15 Mei tercatat masih sangat rendah, yakni baru mencapai 30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 700 miliar lebih.
Kepala Dinas PUPR Saifuddin Djuba mengatakan, belanja modal di tahun anggaran 2023 tercatat rendah. Hal ini disebabkan sebagian proyek masih dalam proses pemilihan.
“Pagu anggaran kita di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 700 miliar lebih. Di dalamnya termasuk gaji dan rutin,” ujar Saifuddin saat ditemui di Kota Sofifi, Selasa (16/5).
Saifuddin bilang, keterlambatan ini juga disebabkan adanya beberapa kegiatan yang diajukan tanpa didukung dengan dokumen perencanaan.
“Jadi dalam satu tahun anggaran itu jika efektif maka sudah seharusnya dianggarkan perencanaannya, kesiapan inilah yang harus dilakukan,” katanya.
Tinggalkan Balasan