Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata memaparkan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2022 yang telah disusun. Kajian ini membahas tentang beberapa hal, mulai dari sasaran dan tantangan pembangunan, kondisi fiskal daerah, sektor unggulan dan potensial, harmonisasi belanja pusat dan daerah, hingga pemberian rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.
Dari target yang ingin dicapai dalam RPJMD, secara agregat Maluku Utara baru berhasil mencapai beberapa target sasaran makro dan kesejahteraan, di antaranya berupa target pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan Nilai Tukar Petani (NTP). Target lainnya, seperti inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih belum mencapai target yang ditentukan.
“Selain dari target RPJMD, pada target RKPD, Maluku Utara juga masih perlu untuk berusaha keras guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target-target seperti PDRB per kapita indeks infrastruktur dan pengembangan wilayah, kemandirian pangan, ketahanan bencana, harmoni sosial, dan tata kelola pemerintah, hanya target PDRB per kapita yang telah mencapai target, yaitu tercapai sebesar Rp 53,7 juta pada tahun 2022 dari target Rp 33,26 juta,” kata dia.
Dari sisi makro, perekonomian Maluku Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 22,94% (ctc), menjadi yang tertinggi di Indonesia seiring dengan telah berjalannya mobilitas masyarakat dan semakin menggeliatnya aktivitas produksi pada industri pertambangan dan pengolahan.
“Sementara inflasi pada Desember 2022 tercatat sebesar 3,37% (yoy) dengan sumbangan terbesar berasal dari kelompok transportasi. Angka tersebut berada di bawah angka nasional sebesar 5,51% (yoy) dan menjadi yang terendah secara nasional. Berlanjut ke indikator kesejahteraan, pada tahun 2022 indikator kesejahteraan menunjukkan hasil tren yang positif sebagai dampak tumbuhnya perekonomian di Maluku Utara,” bebernya.
Selain kondisi perekonomian dan kesejahteraan, Tunas Agung juga menjelaskan perkembangan fiskal regional Maluku Utara tahun 2022. Secara umum, realisasi pendapatan dan belanja negara di regional Maluku Utara pada tahun 2022 melampaui
target.
“Hingga akhir Desember 2022, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp 3,49 triliun atau 152,43% dari target Rp 2,29 triliun, tumbuh 54,38% (yoy) dan didominasi oleh pendapatan perpajakan. Pendapatan negara yang melampaui target didukung oleh penerimaan pajak PPh 21 tenaga kerja tambang dan bea masuk barang modal tambang dan PNBP re-entry permit keimigrasian,” terangnya.
Sementara itu, lanjutnya, belanja APBN sepanjang tahun 2022 tercatat sebesar Rp16,4 Triliun atau 106,70% dari target, tumbuh 5,68% (yoy). Tingginya realisasi belanja disebabkan oleh realisasi komponen TKDD yang mencapai 110,6% dari pagu belanja tahun 2022. Dengan demikian, terdapat defisit negara di Regional Maluku Utara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12,91 Triliun.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.