“Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujarnya.
Anas menjelaskan, jumlah komplain terkait layanan digital pemerintah sejak 2020-2022 mencapai 10.799 komplain.
“Di antara komplain itu adalah warga protes, kan kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan disuruh isi data lagi,” ungkapnya.
Kegiatan itu sendiri dihadiri lima menteri yang menyampaikan arahan strategis dalam upaya percepatan SPBE dan prioritas program Presiden. Di antaranya adalah Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang akan menyampaikan arah strategis SPBE Nasional; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan.
Tinggalkan Balasan