Sementara itu, komponen impor 2023 secara kumulatif tercatat sebesar USD283,61 juta dengan perlengkapan mesin pabrik sebagai komoditas yang paling banyak diimpor. Melangkah ke isu strategis regional, isu yang dibahas kali ini berupa perkembangan peluang investasi di sektor perikanan wilayah Maluku Utara.
“Seperti yang kita ketahui, seluruh wilayah di Maluku Utara dikelilingi oleh lautan, sehingga potensi perikanan di Maluku Utara sangat melimpah,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 319.924 ton atau mengalami peningkatan sebesar 11,01 persen dibandingkan tahun 2021. Adapun komoditas utama yang menjadi basis produksi di Maluku Utara adalah tuna, cakalang, tongkol, budidaya udang vaname, dan rumput laut. Adapun industri pengolahan ikan sudah berkembang dan produknya banyak ditemukan di pasaran antara lain berupa ikan cakalang fufu, abon tuna, sambal roa, dan lain-lain.
Meskipun demikian, masih diperlukan adanya standarisasi/legalisasi produk guna meyakinkan konsumen di pasar yang lebih besar. Dalam media briefing ini juga dipaparkan analisis tematik regional berupa reviu kinerja program pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 50,25, naik 0,19 poin dari tahun sebelumnya.
Di Maluku Utara sendiri, berdasarkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah Untuk Menangani Sampah, terdapat potensi timbulan sampah sebanyak 243.724 ton dengan target pengurangan sampah sebesar 63.334 ton pada tahun 2022.
Dalam menyokong target pengurangan sampah tersebut, Maluku Utara memiliki beberapa fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari 26 bank sampah,13 rumah kompos, 5 TP3SR/PDU/ITF, serta 5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan jumlah fasilitas terbanyak di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.
Meskipun demikian, Maluku Utara
masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah hingga masyarakat agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah regional yang lebih teratur dan terpadu, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di darat maupun laut Maluku Utara. Selain pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan sanitasi layak juga tak kalah pentingnya.
Sebagai tujuan 6 dari Sustainable Development Goals (SDGs), telah ditetapkan target dan indikator yang terukur untuk mewujudkan hal tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari KLHK Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 77,32, berada di atas IKLH Nasional.
Walaupun sudah berada di atas angka nasional, masih terdapat potensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, volume air bersih yang disalurkan sebanyak 20.462 ribu m3. Dengan persentase rumah tangga akses layanan sanitasi layak sebesar 77,44 % dan persentase rumah tangga akses layanan sumber air minum layak sebesar 88,1 %.
Tinggalkan Balasan