“Sirup sudah diinput, tetapi mereka belum membuat paket dan belum dikirim ke kami. Padahal sekarang kalau buat paket semuanya sudah melalui online, tidak perlu datang ke sini. Datang itu hanya waktu review,” ujarnya.
“Paket yang baru jalan PUPR satu dari DAK, kemudian Perikanan dan RSUD untuk makan minum itu dari DAU. Jadi 2023 ini paket yang masuk itu baru tiga, PUPR satu, Perikanan satu dan RSUD satu,” sambung Djohir.
Menurutnya, hal ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran.
“Dikhawatirkan nanti pada saat penginputan Omspan, karena penyerapan di triwulan pertama itu uang muka sudah harus keluar. Sekarang ini sudah bisa buat permintaan apabila mereka cepat,” terangnya.
“Dengan keterlambatan seperti ini maka akan berisiko daerah kita rugi. Belajar dari tahun kemarin itu sudah terlambat dan tahun ini lebih terlambat,” tuturnya.
Ia menambahkan, ULP juga berusaha membuat terobosan untuk pra-DIPA namun tidak ada yang merespon. Rapat bersama Sekda dan Bupati sudah disampaikan dan sanksinya Halbar sudah merasakan DID hilang tahun ini.
“Dan tahun ini reviewnya agak banyak aturan terbaru di sistem juga terisi. Ketika mengirim paket ada tiga review. Review tender biasa, review TKDN, dan review HPS,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.