Tandaseru — Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara menggelar media briefing Torang pe APBN edisi Februari 2023 di KPPN Ternate, Senin (27/2).

Dalam pemaparannya, perwakilan Kanwil DjPb Achmad Syaiful Mujab menyatakan, angka pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Kinerja ekonomi mencatat pertumbuhan positif di seluruh sektor (broad-based) sehingga pemulihan ekonomi dapat merata.

“APBN menjadi instrumen utama dan strategis dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari kinerja baik APBN di tahun 2022 yang berlanjut di awal tahun 2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 295,11 miliar atau 8,64% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp 1.214,36 miliar atau 7,20% dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp 919,25 miliar (6,85% dari pagu),” papar Mujab.

“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 119,99 miliar atau 68,52% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp 125,20 Miliar atau 140,87% (yoy),” tambahnya.

Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Januari 2023 untuk Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp 12,8 miliar atau 9,43% (yoy).

“Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp 8,37 miliar atau 26,72% dan Rp 3,53 miliar atau 3,90% (yoy). Adapun belanja TKDD sampai dengan Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 126,27 miliar atau 13,44% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH sebesar Rp 376,92 miliar atau 337,24% (yoy),” sambung Mujab.

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.093,25 triliun (8,40% dari pagu), belanja daerah Rp 185,79 miliar (1,32% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp 98,65 miliar. Sehingga akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp 1.006,11 miliar.