Ia menilai, masalah tersebut hanya dipersulit oleh BPKAD dalam melakukan proses pencairan anggaran yang sudah diajukan Dinas Pendidikan.

“Kami justru mengkhawatirkan keterlambatan ini bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar,” tuturnya.

Politikus Partai Nasdem ini bilang, jumlah guru PPPK di Maluku Utara sebanyak 269 yang sampai hari ini masih menagih hak-hak mereka.

“Tidak ada alasan Pemprov Maluku Utara menahan pembayaran gaji guru PPPK,” tukasnya.