“Dan minggu depan kita akan ke Loloda untuk meninjau jalan sekaligus aset-aset pemda,” ujarnya.
Mantan Kepala Bidang Kasda BPKD Halbar ini mengatakan, pihaknya bersama Dinas Pertanahan sudah melakukan pengukuran ruas jalan di Desa Tuada dan Matui yang menggunakan PEN, ukurannya berkisar 11 kilometer.
“Kegiatan pengukuran masih berlanjut, belum selesai. Dan di Jailolo itu kemungkinan tersisa 10 kapling yang belum bersertifikat. Aset pemda yang paling banyak itu jailolo, mudah-mudahan pada tahun 2023 bisa disertifikatkan semua,” tutur Fadli.
Ia menambahkan, untuk masalah lahan yang belum dibayar di antaranya Puskesmas Akelamo, PLN Barataku dan depan Toko Megaria. Tahun ini diupayakan segera dibayar.
“Depan Megaria itu kendalanya karena hasil penilaian dan kemauan pemilik lahan itu berbeda, tetapi pemda tetap mengikuti penilaian. Kita akan koordinasi dengan keuangan karena itu juga harus ada panitia pembebasan lahan dan secepatnya akan dilakukan rapat bentuk panitia persiapan pembebasan lahan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan