AMPERA Demo DPRD Morotai, Ini Tiga Tuntutannya

Tandaseru — Aliansi Mahasiswa Pro Rakyat (Ampera) Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD, Rabu (18/12/2024). Aksi yang dikoordinatori Fijai Ali itu menyuarakan tiga tuntutan.

Tuntutan pertama adalah pembatalan pengesahan APBD 2025, pembayaran hak-hak PPPK maupun tunjangan ASN, dan paripurna pemberhentian Pj Bupati.

Salah satu aktivis, Julfikar Balaha, dalam orasinya menyebutkan Pj Bupati Morotai patut dievaluasi. Ia meminta Mendagri RI segera mencopot Burnawan lantaran banyak problem yang tak mampu diselesaikan.

“Akhir-akhir ini warga Morotai resah banyak problematika yang terjadi di Pulau Morotai, mulai dari 2 bulan gaji pegawai PPPK dan 4 bulan tunjangan ASN belum dibayar oleh Dinas Keuangan. Ini adalah kebijakan Pj Bupati Burnawan sangat bobrok pimpin morotai,” koarnya.

Oleh sebabnya, Zulfikar menegaskan, 20 anggota DPRD harus berani menggelar rapat paripurna untuk mengevaluasi Pj Bupati.

“Dinamika Pemerintah Kabupaten Morotai hari ini sangat membingungkan. Bayangkan seorang Pj Bupati tidak memiliki nyali dan taring sebagai pengambil keputusan pengguna anggaran di Kabupaten Pulau Morotai, karena Pj Bupati takut terhadap Kadis Keuangan sehingga gaji PPPK bulan Mei dan Desember berbelit-belit untuk dibayar,” timpalnya.

Senada, orator lain Ahyar Husen, kepada tiga unsur pimpinan sebelum APBD 2025 disahkan maka selesaikan dulu pembayaran gaji PPPK dan tunjangan TPP ASN.

“Hal yang paling substansial maka gaji PPPK dan tunjangan ASN Morotai harus dituntaskan dulu baru APBD diparipurnakan. Jangan menganggap persoalan ini biasa-biasa saja, PPPK dan ASN mereka bekerja aktif. Jadi 20 anggota DPRD harus gentle desak Pj Bupati harus tuntas itu,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua ll, Erwin Sutanto, hanya menanggapi soal gaji PPPK dan tunjangan ASN akan dibayar, karena dana bagi hasil (DBH) dari pusat sudah masuk ke provinsi dan belum digeser ke khas daerah.

“Soal utang gaji PPPK bulan Desember belum ada, tapi yang bulan Mei sudah. Kita anggota DPRD sudah tekan Pemda Morotai, tapi uang belum masuk di kasda,” pungkasnya.