Kurang lebih ada 25 sampai 30 kasus yang ditangani diantaranya adalah kasus yang diakibatkan oleh adanya beberapa kebijakan pada proyek-proyek strategi nasional yang diselenggarakan pemerintah.
“Yakni proyek pembangunan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur itu ternyata punya semacam sebab akibat munculnya konflik agraria dan horizontal mengakibatkan penderita kepada masyarakat sekitar areal pertambangan,” akunya.
Kata dia, untuk mengawal agenda-agenda advokasi ini, kini di Kota Ternate KontraS telah bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerhati lingkungan seperti WALHI dan sejumlah mahasiswa Unkhair.
Ia berharap diskusi tersebut bisa membangun kesadaran pentingnya mengetahui dampak aktivitas perusahaan tambang terhadap lingkungan.
“Sehingga anak-anak muda lebih terlibat ketika melakukan advokasi dan juga solidaritas dari masyarakat yang terdampak di areal tambang. Ini merupakan pintu masuk untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan korporasi agar lebih memperhatikan dampak-dampak lingkungan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua BEM Unkhair Ternate, Junaidi Ibrahim mengatakan kegiatan antara BEM dengan KontraS ini baru pertama kali.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.