Menurut Ikram, Jumat (26/8) kembali digelar rapat bersama Pemprov dan lembaga vertikal.
“Dalam rapat tersebut kita meminta usulan yang telah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan PUPR Malut, dan ini akan menjadi dokumen final yang tidak ada perubahan lagi,” terangnya.
“Hasil pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 5 Agustus dan dilanjutkan dengan rapat teknis pada 16 Agustus, dan rapat pada 22 Agustus kemarin kita bersepakat membentuk tim untuk lakukan verifikasi data,” jelas Ikram.
Ikram berkata, pihaknya juga mendorong agar unit kerja pemerintah pusat tidak lagi menjadikan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai hambatan untuk berkantor di Sofifi.
“Dan pada 1 September 2022 Polda Malut sudah mulai berkantor di Sofifi, dan itu disampaikan Kapolda langsung ke Pak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan