Tumbuhnya perekonomian merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Capaian-capaian yang diraih Provinsi Maluku Utara tersebut tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS), PPS merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.
PPS bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan sekaligus mendorong investasi.
Sampai dengan Mei 2022, realisasi penerimaan dari keikutsertaan wajib pajak dalam PPS adalah sebesar Rp 3,72 miliar. Diharapkan dengan adanya program ini akan tercipta keadilan pengenaan pajak (khususnya pajak penghasilan) atas masyarakat yang memiliki harta/orang kaya (high wealth individual dan secara nasional membantu proses pembangunan melalui tambahan penerimaan pajak.
Adapun isu lokal yang dibahas adalah isu terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah.
Sampai dengan Mei 2022, terdapat beberapa satker yang belum mendapatkan KKP. Meskipun terdapat beberapa kendala dialami, diharapkan satker yang belum memperoleh KKP dapat menyelesaikan administrasi dan kendala-kendala yang dihadapi.
Tinggalkan Balasan