Jika DPRD pada akhirnya hanya diam saja, Fitra menduga lembaga legislatif itu sudah bersekongkol dengan pemda untuk memuluskan kepentingan kedua belah pihak.
“Semestinya DPRD berpikir soal kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Tinggal kita lihat saja, apakah DPRD secara kelembagaan bisa membuktikan kepada rakyat Morotai atau tidak soal dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 dan soal dokumen APBD yang saat ini menjadi problem sosial,” kata dia.
“Kami minta DPRD tidak main-main dengan masalah ini. Jangan asal bicara tapi harus dapat dibuktikan agar masyarakat Morotai masih bisa menaruh harapan di lembaga ini,” pungkas mahasiswa Universitas Pasifik ini.
Sebelumnya, DPRD memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah usai muncul indikasi penyalahgunaan anggaran vaksinasi Covid-19.
Dugaan itu mencuat setelah beredar laporan keuangan yang menunjukkan adanya pencairan anggaran insentif tenaga vaksinasi, sementara para vaksinator mengaku tak pernah menerima insentif tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.