Tandasetu — Pemerintah Pulau Morotai menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, Sabtu (9/4). Musrenbang RKPD ini mengusung tema “Memperkuat Sistem Kesejahteraan Sosial, Transformasi dan Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.
Pemateri yang dihadirkan adalah Rektor Universitas Pasifik Irfan Hi. Abdurrahman, Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Ihwan Nudin, dan Sekretaris Bappeda Pulau Morotai Djunaidi Rais.
Amatan tandaseru.com, musrenbang ini tak dihadiri Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma yang sedang berada di luar daerah. Bahkan satu-satunya pimpinan OPD yang hadir adalah Kepala Inspektorat Marwanto P Soekidi.
Wabup dan sebagian besar pimpinan OPD diketahui tengah melakukan studi banding di Kota Batam, Kepulauan Riau. “Pelesir” selama 8 hari itu diikuti total 47 orang termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, dan sejumlah staf.
Marwanto dalam sambutannya menyatakan, musrenbang RKPD merupakan tindak lanjut atas hasil pembahasan musrenbang kecamatan dan forum RKPD yang digelar sebelumnya.
“Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional,” paparnya.
Marwanto bilang, pelaksanaan musrenbang melibatkan semua pihak untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan.
“Di sisi lain, musrenbang merupakan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat dan swasta,” terangnya.
Ia menambahkan, rancangan RKPD ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
“Berkenaan dengan hal tersebut, saya memandang bahwa musrenbang merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral,” jelasnya.
Sementara Kabid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Malut Muhammad Ihwan Nudin dalam sambutannya mengatakan, usulan-usulan terkait dengan musrenbang Pulau Morotai terdapat dua sistem.
“Sinkronisasinya berada di dua sistem sehingga diharapkan untuk momentum RKPD Morotai tahun 2023 ini sehingga usulan-usulan itulah yang akan dibawa ke provinsi dalam rangka dibahas bersama. Karena Morotai sendiri merupakan kawasan tematik, yang di dalamnya sangat membutuhkan infrastruktur yang masih banyak sekali, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan terpadu mandiri, kemudian kawasan destinasi pariwisata, dan lain-lain,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.