Disperindag Ternate Tak Siap, RDP dengan Komisi II Ditunda

Tandaseru — Komisi II DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, terpaksa menunda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kamis (24/2). Pasalnya, Disperindag tak menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait retribusi dan penataan pasar.

Kepala dinas dan sejumlah kepala bidang di Disperindag diketahui tengah berada di luar daerah. RDP pun ditunda hingga pekan depan.

“Selain datanya belum lengkap, adapun kepala dinas dan beberapa kepala bidang sedang keluar daerah, sehingga rapat dengar pendapat ini ditunda hingga Disperindag siap baru kembali dilakukan RDP lagi,” ungkap Ketua Komisi II DPRD, Mubin A Wahid.

Sementara Sekretaris Disperindag Kota Ternate Muhlis S Jumadil menyatakan RDP tersebut sedianya membahas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebesar Rp 12,5 miliar.

“Jadi dengan target sebesar itu maka yang mau dibahas nanti terkait dengan pendapatan per bulan berapa agar dalam setahun mampu memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut,” tutur Muhlis.

“Berikan kepercayaan kepada kita dan Perindag agar kita coba untuk berusaha semaksimal mungkin bisa mendapatkan target tersebut,” sambungnya.

Sistem penagihan retribusi pasar, akunya, masih menggunakan cara manual karena sejauh ini cara digital belum jalan.

“Cepat atau lambat kita akan menuju pada sistem digital namun masih ada banyak hal yang harus disiapkan dan juga sosialisasi,” jelasnya.

Soal digitalisasi, ia berujar, koordinasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah telah dilakukan. Namun untuk level pedagang perlu disosialisasikan, karena ini merupakan hal yang baru.

Muhlis menegaskan Disperindag akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar PAD tidak kecolongan, dan tidak ada lagi penyalahgunaan karcis dan sebagainya.

“Setiap minggu nanti kita lakukan evaluasi kepada staf yang melakukan penagihan di lapangan. Penagihan ini nanti dilakukan oleh Dinas Perindag,” katanya.

Sistem penagihannya sendiri tiap hari langsung disetor ke kas daerah.

“Namun ada beberapa tunggakan dari ruko-ruko yang pelan-pelan untuk diselesaikan,” tandasnya.