Tandaseru — Banau Institute 1914 menilai Kepala Dinas Sosial Halmahera Barat, Maluku Utara, Amos Sulli, tak serius mengusulkan Banau sebagai pahlawan nasional.

Bendahara Umum Banau Institute 1914, Amri Moid, mengungkapkan rencana usulan Banau sebagai pahlawan nasional yang didorong Banau Institute 1914 kepada Pemerintah Daerah Halmahera Barat telah berjalan hingga pada proses pengumpulan data oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Halbar. Namun saat ini, proses itu terkendala anggaran yang ditangani Dinas Sosial dan belum dicairkan.

“Ini bagian dari tidak kooperatifnya Kadinsos Halbar,” cetus Amri, Kamis (24/2).

Ia mengisahkan, pada tahun 2021, pemerintah daerah telah menganggarkan Rp 400 juta untuk proses awal pengusulan Banau sebagai pahlawan nasional. Namun anggaran itu digunakan untuk program lain.

“Katanya ada kebutuhan Dinas Sosial jadi di-plotting masuk pada item kegiatan Dinsos. Ini kan tidak masuk akal, akhirnya anggaran itu tidak dapat dicairkan,” ungkap Amri.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah Halmahera Barat kembali menganggarkan dana sebesar Rp 700 juta untuk proses pengusulan Banau sebagai pahlawan nasional. Ia berharap tidak ada tendensi apapun di internal Dinsos sehingga anggaran itu tidak lagi diutak-atik.

“Harapan kami semoga urusan permintaan pencairan anggaran oleh Dinsos secepatnya dilakukan, agar pengusulan Banau sebagai pahlawan nasional ini dapat berjalan di tahun ini,” harap Amri.

Jika dana itu masih diutak-atik, sambungnya, Banau Institute akan melakukan koordinasi lintas OKP dan Ormas untuk mengambil langkah tegas.

“Kalau tahun ini anggarannya masih diutak-atik, itu urusannya panjang. Karena ini bukan soal kepentingan kami tapi kepentingan umum,” tandasnya.