Tandaseru — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM) Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat bakal melaksanakan Musda ke-III LPM Tahun 2022.
Musda yang rencananya mengusung tema “Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Maluku Utara Mewujudkan Kota Sofifi sebagai Sentra Pemerintahan Terintegrasi Maju dan Mandiri” ini difokuskan pelaksanaannya di Kota Sofifi.
Sekretaris Panitia Pelaksana Muda ke-III LPM, Said Mala, mengatakan sesuai rencana Musda dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022. Namun, pelaksanaannya bisa berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kesediaan waktu dari tamu pusat.
“Pelaksanaan musda yang akan dilaksanakan di Sofifi ini sebagai isyarat sentralisasi dan kemandirian pemerintahan untuk mempercepat pembangunan di wilayah setempat,” kata Said usai rapat dengan panitia Musda, Jumat (4/2).
Said mengungkapkan, alasan Musda dipusatkan di Sofifi semata-mata sebagai langkah strategis dalam mendorong kepentingan memajukan daerah Sofifi kepada tamu-tamu pusat yang hadir seperti Ketua DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
“Selain Ketua UMUM DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Mendagri RI dan Bappenas RI yang nantinya akan berbicara tentang pengembangan percepatan pembangunan wilayah Sofifi,” kata dia.
Sementara Pelaksana Tugas Ketua DPD LPM Maluku Utara, M. Basry Hamaya menambahkan, Musda ini dimaksudkan dalam rangka reorganisasi dan rekonsolidasi dan restrukturisasi LPM Maluku Utara. Karena selama ini menurutnya kepengurusan DPD LPM Maluku Utara masa Benny Laos tidak berjalan dengan baik.
Dikatakan, menjelang Musda tersebut terdapat sejumlah calon kandidat yang dari berbagai latar belakang, baik politikus, birokrat sampai teknokrat bakal berbondong-bondong merebut kursi Ketua DPD LPM Maluku Utara.
“Saat ini salah satu yang ingin mencalonkan diri itu Kepala Bappeda Maluku Utara, Salmin Janidi,” kata dia.
Meski begitu, sambung Basry, pada Musda ini semua pihak bisa ikut ambil bagian termasuk kepala-kepala daerah.
“Lembaga ini memiliki basis lebih banyak berada di desa karena bersentuhan langsung, jadi mampu menjaring aspirasi masyarakat untuk membangun kemakmuran di desa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan