“Menurut saya, ini pernyataan yang sangat memalukan. Dan sangat tidak etis pernyataan ini dikeluarkan oleh Salahuddin Adrias. Karena apa, jabatan birokrasi itu beda dengan jabatan politik. Karena jabatan birokrasi itu jabatan karier, yang pengangkatannya ada prosedur dan mekanisme. Jadi siapapun boleh mengusulkan, partai koalisi A mengusulkan, partai koalisi B mengusulkan, tim A mengusulkan, tim B mengusulkan. Dan sudah tentu usulan itu tidak semua harus diakomodir,” ujarnya.
Ia berharap partai koalisi, baik Nasdem maupun PKB, tidak mencampuri terlalu jauh internal birokrasi Pemkot Ternate.
“Karena jangan sampai mengganggu kinerja birokrasi,” terangnya.
“Di tengah masyarakat yang mengeluh terkait dengan masalah air bersih ini, seharusnya dari partai koalisi antara Nasdem dan PKB bisa duduk bersama untuk mencari solusi agar penanganan air bersih ini bisa cepat diatasi. Bukan mempertontonkan kepada publik terkait perebutan jabatan. Ini sangat memalukan sekali,” tegas Yamin.
Di sisi lain, Yamin tidak menampik penempatan jabatan birokrasi juga ada campur tangan politik.
“Tetapi tidak segampang kayak disampaikan Ketua Dewan Syuro itu bahwa ada pembagian 40 dan 60 persen, ini rusak kalau birokrasi seperti ini,” sesalnya.
Penempatan jabatan saat ini, sambungnya, telah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik kepangkatan maupun hal lain.
“Jangan pakai budaya lama, di mana pegawai yang pangkat IIIa atau IIIb diusulkan jadi kepala bidang, ini kan rusak birokrasi. Seperti sebelumnya, ada kepala bidang plt kepala dinas, ini kan sudah tentu merusak jenjang karier yang ada di birokrasi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan