Selain itu, desa juga belum menyampaikan laporan realisasi dan capaian output kepada DPMD sehingga menghambat penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya.
“Kurangnya SDM yang memadai pada perangkat desa, kurangnya anggaran perjalanan dari desa ke ibukota kabupaten/kota dalam rangka pengurusan Dana Desa yang disebabkan banyak desa yang letaknya beda pulau dengan ibukota kabupaten/kota. Selain itu, adanya pergantian pejabat Kepala Desa pada desa karena Pilkades serentak, serta keterlambatan operator di Dinas PMD dalam melakukan input data pada aplikasi OM SPAN,” pungkasnya.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.