“Maka wajar kita terobos kantor ini karena adanya dugaan korupsi kurang lebih Rp 600 juta,” beber Ekal.
Massa aksi juga meradang atas pernyataan Kabid Pemdes DPMD yang mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa dilatarbelakangi kepentingan kelompok tertentu.
“Dia bilang korupsi itu isu recehan dan isu kecil,” tukas Ekal marah.
Sementara Fitra Piga dalam orasinya mengatakan, intervensi kebijakan di tingkat desa oleh Dinas PMD yang selama ini terjadi terindikasi ada praktik monopoli.

“Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Desa itu sudah jelas mengatur bahwa kewenangan desa dihargai oleh pemerintah pusat, dihargai oleh negara,” ucapnya.
“Asal Bupati tahu, bahwa ini adalah aib besar karena gagal menjalankan sistem reformasi birokrasi. Problem ini sangat bertentangan dengan visi dan misi Bupati Morotai,” tegas Fitra.
Sementaa itu, Kasi Ops Satpol PP Pulau Morotai, Anwar Sabadar, yang mengawal massa aksi menyampaikan bahwa Kadis PMD sedang mengikuti rapat.
“Saya sudah bilang, agenda hari ini Kadis PMD belum sempat hadir ke ruangan karena ada rapat penting, dan saya juga paham mahasiswa punya agenda,” jelasnya.
Anwar juga mengadang massa aksi membakar ban di depan kantor bupati.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.