Birokrasi dalam Pusaran Politik Balas Dendam

Oleh: Herman Oesman
Pembelajar Sosiologi

______
“Mengelola potensi berbeda untuk
kemajuan bersama merupakan sebuah capaian tertinggi bagi mereka yang merasa diri sebagai pemimpin” (Quotes)

PERTANYAAN yang paling mungkin mengemuka dan patut diajukan usai Pilkada dan setelah figur terpilih dilantik adalah berapa jumlah ASN/PNS yang akan dinonjobkan/pindah ke kabupaten/kota lain, setelah dengan diam-diam kandidat yang “didukung” tidak lolos dalam pertarungan politik. Atau bagaimana menjaga soliditas ASN/PNS agar tetap bekerja mengelola pemerintahan dan pelayanan publik secara lebih maksimal, tanpa merasa diawasi atau diintimidasi sehingga kenyamanan bekerja seolah “tidak dipaksa” untuk patuh sesuai “perintah” hanya karena pilihan politik yang berbeda, sering menjadi pembicaraan yang kerap terlupakan.

Memang, sudah tradisi, pasca Pilkada (terutama di Maluku Utara) biasanya terjadi perpindahan besar-besaran sejumlah aparatur birokrasi ke daerah-daerah yang dirasa nyaman dan aman dengan pimpinan yang lebih mengayomi, peduli, dan dapat “memberinya” status baru sehingga tidak dilempar atau ditempatkan pada daerah “buangan”. Ini bukan rahasia umum, dan kenyataan dalam tubuh birokrasi demikian adanya.

Netralitas ASN/PNS dalam Pilkada boleh jadi hanyalah wacana semata. Namun, pada lapis bawah, keberpihakan terhadap salah satu kandidat yang berkompetisi justru bergerak secara laten dan masif. Entah bagaimana pola pergerakan itu bermain, yang jelas, secara kasat mata hal itu jarang terendus.

Dekat Kekuasaan
Sejarah birokrasi Maluku Utara dalam catatan, selalu sarat dengan persinggungan politik. Akibatnya, berharap kinerja pemerintahan lebih baik, seakan jauh panggang dari api. Berharap hadirnya aparat birokrasi potensial dan andal untuk bekerja maksimal, selalu tertutupi dengan pergantian, mutasi, nonjob, atau penempatan orang-orang dengan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas diragukan. Jadilah kemudian kinerja pemerintahan daerah diurus oleh orang-orang yang notabene didominasi mereka yang dekat pada elite pemegang kekuasaan, bukan mempertimbangkan berdasarkan merit system. Pola ini sudah harus dihentikan, karena hanya akan merugikan wajah birokrasi dan tentu rasa kepercayaan publik kepada pemerintah menjadi tereduksi dan makin menipis.

Setiap pergantian tampuk pemerintahan, persoalan sirkulasi elite di tubuh birokrasi, terutama di tingkat OPD/SKPD tidak pernah berjalan normal. Selalu saja terganggu oleh politik balas dendam. Kasak-kusuk penggusuran dan pergeseran begitu riuh di mana-mana. Mereka yang menempati posisi penting dan telah menunjukkan kinerjanya dengan baik, kerap harus rela digantikan dengan mereka yang mungkin saja belum mampu bekerja dan memiliki pengalaman. Di sinilah kemudian, program-program yang diharapkan dapat mencapai target pada akhirnya tidak maksimal dijalankan dan tercapai target. Mereka yang terpinggirkan secara tidak langsung harus mencari lingkungan yang lebih bisa menerimanya.