Tandaseru — Kebijakan Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Benny Laos merumahkan ribuan honorer membuat para honorer merana. Apalagi jelang Ramadan bulan depan, para honorer sudah tak digaji sejak Januari 2021.
“Pemda sangat tidak punya hati nurani. Bayangkan, pendapatan kita cuma berharap dari honor per bulan Rp 800 ribu itu. Sudah begitu kita dipecat lagi,” ungkap tenaga honorer yang enggan namanya dipublikasikan, Senin (15/3).
Para honorer menilai, alasan kondisi keuangan daerah tak masuk akal. Sebab proyek pembangunan di Morotai masih terus berjalan.
“Memang sangat tidak masuk akal jika Pemda beralasan bahwa pemecatan honorer ini karena kemampuan keuangan daerah. Karena kalau bicara bilang kemampuan keuangan daerah, sementara proyek-proyek yang asas manfaatnya minim justru berjalan terus,” ujarnya.
“Bupati Benny dan Wabup Asrun (Padoma) waktu kampanye janjikan 5.000 lapangan kerja, tapi yang ada justru orang sudah bekerja diberhentikan. Mereka lebih pikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat,” kecamnya.
Kepala Bagian Humas Setda Pulau Morotai, Takdir Abdul Aziz yang dikonfirmasi terpisah terkait nasib ribuan tenaga honorer yang dirumahkan mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh.
“Saya belum bisa tanggapi itu, karena sudah beberapa kali Pak Sekda sudah menyampaikannya,” tandasnya.
Per 2021, Pemkab Morotai memang tidak lagi memperpanjang kontrak para tenaga honorer dengan alasan keterbatasan keuangan daerah. Honorer yang masih dipakai hanyalah tenaga kesehatan, tenaga guru, cleaning service dan sopir.
Tinggalkan Balasan