Tandaseru — Anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Nurlaela Syarif mengecam sikap Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang membiarkan tumpukan sampah mengepung Ternate.
Nurlaela menilai, Pemkot dan DLHK mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Kepada awak media Nurlaela menyatakan, ia telah melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan sampah yang dibiarkan berhari-hari. Politikus Partai Nasdem ini pun langsung meminta pimpinan DPRD memanggil Pemkot untuk dimintai pertanggungjawaban hari ini juga.
“Jika memang Pemkot tidak mampu membayar uang BBM selama 4 bulan hingga akhirnya sampah menumpuk seperti itu, saya secara pribadi yang akan membayarnya. Karena kondisi ini menyedihkan,” kecam Nurlaela, Senin (8/2).
Ia menegaskan, masyarakat yang telah membayar retribusi sampah tidak perlu tahu-menahu persoalan internal Pemkot. Karena itu, keuangan tak bisa dijadikan alasan.
“Yang masyarakat tahu adalah pelayanan sampah terlayani dengan baik. Jadi menurut saya kondisi ini sangat rusak. Di akhir masa jabatan Wali Kota sampah dibiarkan menumpuk karena tidak ada uang,” tegasnya.
Nurlaela juga menilai Kepala DLHK tak memiliki inovasi menyikapi persoalan sampah ini. Selaku kepala dinas baru, ia bilang, Tony S. Pontoh harusnya mencari jalan lain seperti bekerja sama dengan SPBU atau menggunakan sistem kupon dan membayarnya belakangan.
“Kadis sangat salah karena diplomasinya dengan pihak ketiga sangat lemah. Tidak layak menjadi Kadis dan harus dievaluasi. Rekanannya juga harus dievaluasi dan diganti, karena tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakata Kota Ternate, sebab hanya melihat dari sisi bisnis,” tandas Anggota Komisi III tersebut.
Sebelumnya, Kepala DLHK Ternate menyatakan petugas pengangkut sampah tak bisa mengangkut selama berhari-hari lantaran truk angkut tak bisa beroperasi. Penyebabnya, PT Maluku Indah yang menjadi pihak rekanan tak lagi bersedia memberikan BBM akibat masih diutangi Pemkot selama 4 bulan belakangan.
Tinggalkan Balasan