Tandaseru — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mengusulkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 sebanyak 700 kuota. Usulan tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara.
Kepala Dikbud Pulau Morotai Revi F. Dara ketika dikonfirmasi, Kamis (14/1) mengungkapkan, kuota guru yang diusulkan terdiri atas guru TK/PAUD, SD dan guru SMP. Setelah usulan diterima, calon guru kontrak bakal mengikuti tes online sama halnya seperti tes CPNS.
“Sebab mereka juga bagian dari ASN. Dalam UU ASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari PNS dan PPPK, jadi mereka yang menjadi PPPK sudah bukan honorer lagi tapi bagian dari ASN,” tuturnya.
Revi bilang, guru PPPK juga akan mendapat pensiunan jika mereka bekerja tanpa diberikan sanksi dan kontraknya diperpanjang terus setiap tahun atau memiliki integritas yang baik.
Sementara 700 kuota yang diusulkan berdasarkan kebutuhan guru di Morotai.
“Namun untuk penetapan jumlah kuota tergantung BKN Pusat. Setelah ditentukan oleh BKN Pusat jumlah kuota barulah kami rancang formasi Guru PPPK,” terangnya.
Ia berharap, usulan kuota yang telah diusukan dapat diterima secara keseluruhan oleh BKN.
Revi juga menyarankan kepada guru Tenaga Kontrak Daerah (TKD) supaya nantinya ikut mendaftar PPPK apabila sudah ada penetapan kuota oleh BKN.
“Saat ini masih kami lihat. Jika sampai 7 bulan ke depan dan belum ada penetapan oleh BKN maka guru TKD bakal kami perpanjang kontraknya, karena saat ini kami masih menunggu,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan