Tandaseru — Calon Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Muhaimin Syarif dituding mengabaikan hak mantan karyawannya. Tudingan tersebut langsung mendapat bantahan manajemen APMS PT Taliabu Indonesia Mandiri milik Muhaimin.
Mantan karyawan Muhaimin, Akrawi yang juga Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pulau Taliabu menuturkan, dirinya bekerja selama 7 bulan di perusahaan milik Muhaimin tanpa digaji. Akhirnya ia pun memilih angkat kaki dari perusahaan tersebut.
“Saya ini adalah salah satu mantan karyawan di APMS, 7 bulan bekerja tapi toh tidak dibayar,” ungkap Akrawi saat berkampanye di sejumlah desa di Kecamatan Taliabu Timur Selatan baru-baru ini.
Ia pun menyayangkan kinerja dan tanggung jawab APMS di Pulau Taliabu yang tidak dapat mendistribusikan BBM bersubsidi hingga di tingkat desa. Alhasil, hingga saat ini masyarakat belum mengkonsumsi minyak bersubsidi padahal tujuan menghadirkan APMS di Taliabu tak lain untuk menyediakan minyak bersubsidi bagi warga.
“Saya juga mau sampaikan bahwa seharusnya dengan adanya APMS di Taliabu ini masyarakat sudah dapat jatah minyak bensin subsidi Rp 6.500 per liter, tapi kenyataannya hari ini bensin rata-rata didapatkan dengan harga Rp 12.000 per liter, bahkan ada yang Rp 13.000. Ini adalah kegagalan APMS, dan itu milik tetangga sebelah. Hal sekecil ini saja mereka tara mampu urus, apalagi mau urus negeri yang begitu luas ini,” ujarnya.
Sementara Syamsudin Aki, Sekretaris Partai Berkarya Pulau Taliabu saat kampanye di Desa Kawadang menyatakan dirinya merasa ditipu oleh Muhaimin.
“Saya hari ini bersama AMR (paslon Aliong Mus-Ramli, red) karena AMR jelas bicara bukti bukan janji. Tapi yang di sebelah sana, Ucu (sapaan Muhaimin Syarif, red) itu ambil saya punya uang waktu kerja proyek masih Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini tidak diganti sudah ratusan juta. Dia bilang proyek cair baru dia kasih saya punya, padahal sampai hari ini dia tara kase saya punya uang. Jadi stop percaya orang-orang begitu. Urusan yang begini saja katong sudah ditipu kong yang besar lagi, dia kase anyor katong samua,” bebernya.
Dia juga mengaku masih menyimpan bukti piutang Muhaimin berupa kuitansi pinjaman.
“Dia pe nota-nota (kuitansi) utang saya masih simpan,” ujarnya.
Muhaimin Syarif sendiri saat berkampanye di Desa Habunuha Kecamatan Tabona baru-baru ini meminta masyarakat yang merasa dirinya masih berutang agar memberikan nota piutang kepadanya untuk dibayar. Ia pun meminta siapapun tidak berteriak soal piutang di jalan dan tempat umum lainnya.
“Saya mau sampaikan kepada Saudara Ibrahim, kalo masih ada saya pung utang tolong bawa nota. Kalo itu saya punya utang pasti saya bayar. Sekadar meluruskan saja, bahwa jalan Tabona-Jorjoga itu saya hanya diminta bantu kase datang kontraktor saja, jadi kalau masih ada yang belum dibayar itu bukan saya yang harus tanggung jawab. Tapi kalau Baim bilang itu Ucu pung utang, nanti bawa nota saja pasti saya ganti kalau itu saya punya utang,” tegasnya di hadapan massa kampanye.
Direktur APMS PT Taliabu Indonesia Mandiri Wahdanur Umasugi juga membantah tudingan Akrawi. Wahdanur menegaskan, Akrawi memang pernah bekerja di perusahaan tersebut, bahkan sempat diangkat sebagai Manajer Operasional.
“Namun karena mengurus perusahaan tidak benar dan justru merugikan, dia akhirnya dipecat. Jadi tidak benar jika tidak digaji. Yang ada dia dipecat dengan tidak hormat karena melakukan pekerjaan yang tidak benar dalam manajemen dan dianggap merugikan perusahaan,” tegasnya, Jumat (6/11).
Wahdanur bilang, jika Akrawi merasa hak-haknya selaku karyawan tak dipenuhi, ada jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Logikanya, jika benar gajinya tidak dibayar, seharusnya dia menempuh jalur hukum kan? Kenapa ini tidak? Karena memang dia diberhentikan oleh perusahaan. Dan hal itu sudah kurang lebih tiga tahun yang lalu, kok baru dibicarakan hari ini?” sambungnya.
Wahdanur menyayangkan panggung kampanye Pilkada Taliabu tidak menjadi ajang penyampaian gagasan, namun justru diisi dengan tudingan yang tidak jelas kebenarannya.
“Idealnya, panggung kampanye itu isinya adu ide dan adu gagasan. Kenapa panggung kampanye dijadikan ajang untuk menagih utang yang tidak jelas kebenarannya? Kan aneh,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan