Tandaseru — LSM Rorano Maluku Utara memberikan perhatian besar dalam penanganan Covid-19 di Maluku Utara. Melihat terus naiknya jumlah kasus terkonfirmasi positif dalam sebulan terakhir ditambah sejumlah masalah yang mencuat dalam penanganan pandemi ini, Rorano melihat perlu adanya sejumlah langkah yang mendesak untuk dilakukan.
Direktur LSM Rorano, M. Asghar Saleh dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, lambannya penegakan diagnostik Covid-19 disebabkan tidak adanya laboratorium PCR.
“Yang ada hanya TCM dengan running tak lebih dari 20 per hari serta keterbatasan cartridge, membuat kecepatan analisa kasus terkonfimasi positif atau negatif swab test serta angka kesembuhan menjadi tidak ideal dibanding hasil puluhan reaktif rapid test yang mengantre. Dengan demikian waktu tracking ideal untuk 72 jam sejak kontak terjadi dengan pasien positif kadang menjadi hilang momennya. Belum lagi keterbatasan tenaga survelens,” tuturnya, Selasa (2/6).
Dampak yang paling terlihat adalah peningkatan jumlah kasus mulai mengganggu kesanggupan RSUD Chasan Boesoerie. Tak hanya pada fasilitas tapi juga pada kemampuan dan ketahanan petugas kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga medis dan non medis lainnya.
“Mulai terpaparnya beberapa perawat di ruang ICU dengan Rapid Test Reaktif serta analis lab yang juga reaktif RDT maupun positif Covid-19 membuat kita mesti mengarahkan perhatian pada keselamatan petugas kesehatan dan pasien baik Covid-19 maupun bukan Covid-19. Sore ini ada dokter yang terkonfirmasi positif. Itu berarti kondisi makin emergency,” bebernya.
Karena itu, Rorano meminta Gubernur dan DPRD Maluku Utara untuk segera mengambil tindakan pencegahan sebelum RSUD CB kolaps.
“Kami menyarankan agar pertama, Gubernur membuat SK yang menetapkan RSUD Chasan Boesoerie sebagai RS Khusus untuk melayani pasien dengan diagnosa Covid-19. Akses pelayanan ditutup untuk pasien yang sakit umum atau bukan dengan diagnosa Covid-19,” ungkapnya.
Kedua, keputusan Gubernur itu juga mengatur agar pasien dengan diagnosa penyakit lain dirawat di rumah sakit daerah Kabupaten/Kota atau RS swasta lainnya yang ada di setiap daerah.
Ketiga, jika hanya merawat pasien Covid-19 maka segera dilakukan optimasi sumber daya petugas kesehatan yang ada di RSUD sehingga fokus dan dapat dilakukan pembagian waktu kerja sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
“Keempat, APD sebagai alat keselamatan diri wajib hukumnya disediakan secara real time kepada seluruh petugas kesehatan secara menyeluruh. Selama ini APD hanya diperuntukan untuk ruang isolasi sementara instalasi lain juga rentan terhadap penularan Covid-19,” ucapnya.
Kelima, segera dilakukan swab test terhadap seluruh petugas kesehatan sebagai bagian dari pemutusan rantai penularan sehingga RSUD menjadi steril dan kemungkinan terserang Covid-19 minim.
“Keenam, bahwa upaya pemutusan rantai penularan yang tergambar dari Rate Of Transmission dan RO atau Basic Reproduction Number yang masih lebih dari 1 menunjukkan bahwa transmisi lokal masih massif terjadi terutama di Ternate. Karena itu, sebaiknya fokus tindakan pencegahan diintensifkan dengan penegakan protokol kesehatan tanpa kecuali sesuai standar yang berlaku terutama di area publik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti pasar,” jelas Asghar.
Ketujuh, untuk menghindari terjadinya imported case berkaitan dengan pembukaan penerbangan reguler, Rorano menyarankan Gubernur Maluku Utara membuat keputusan yang mewajibkan orang yang akan masuk ke Maluku Utara, terutama melalui Bandara Babullah Ternate agar melengkapi diri dengan hasil swab test serta dokumen perjalanan lainnya.
“Kedelapan, kepada seluruh masyarakat agar patuh dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, rajin cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, jaga jarak dan menghindari kerumunan,” tandas Asghar.
Tinggalkan Balasan