Oleh: M Jain Amrin

________

DEMONSTRASI adalah hak konstitusional warga negara, dijamin UUD 1945 dan hukum internasional. Namun, kenyataan di negeri ini kerap menunjukkan wajah yang memalukan: rakyat yang menyuarakan aspirasi diperlakukan layaknya kriminal, bahkan nyawa mereka bisa melayang di bawah roda negara. Insiden di depan DPR RI pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online diduga tewas tertabrak Barracuda Polri, adalah bukti telanjang bahwa aparat telah kehilangan orientasi.

Polisi yang seharusnya menjadi perisai rakyat justru tampil sebagai algojo. Alih-alih menegakkan prinsip human rights approach, aparat memilih logika kekerasan, seakan-akan kendaraan taktis lebih berharga daripada nyawa manusia. Padahal, standar internasional seperti Prinsip PBB tentang Penggunaan Kekuatan secara jelas menolak tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional. Jika tragedi ini benar terjadi, maka itu bukan sekadar “kelalaian”, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Ironi semakin tajam ketika kepolisian bungkam atau memberi jawaban setengah hati. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Yang ada hanya upaya meredam opini publik sambil menutupi noda di tubuh institusi. Inilah penyakit kronis penegak hukum di Indonesia: lebih sibuk melindungi citra daripada melindungi rakyat.

Korban ojol dalam kasus ini adalah simbol: rakyat kecil yang hanya berjuang di jalanan demi sesuap nasi, tapi mati di tangan negara yang katanya demokratis. Sementara para elit aman bercokol di balik pagar DPR, rakyat biasa menjadi tumbal. Ini bukan sekadar tragedi personal, tetapi potret nyata ketidakadilan struktural hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka polisi bukan lagi wajah hukum, melainkan wajah represi. Demokrasi pun kehilangan makna, sebab rakyat tidak lagi merasa dilindungi, melainkan diburu oleh institusi yang seharusnya menjaga mereka. Negara tidak boleh menjadikan rakyatnya sebagai korban. Polisi tidak boleh lagi berlindung di balik jargon “pengayom” ketika tindakannya justru mencabut nyawa. Demokrasi yang berlumur darah rakyat hanyalah kedok tirani. (*)

Tandaseru
Penulis