Tandaseru — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ikut membantu mencarikan solusi bagi terpenuhinya sarana dan prasarana (sarpras) Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi.

Permintaan ditujukan ke Menteri Kesehatan (Menkes) itu disampaikan Gubernur Sherly kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes, Bayu Teja Muliawan, dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR-RI di Hotel Bela Ternate, Senin (11/8).

Menurut Sherly, sangat riskan jika pengembangan sarpras layanan kesehatan di RSUD dr. Chasan Boesoerie. Karena letaknya di Kota Ternate yang kini sudah tidak ada lahan lagi untuk dikembangkan, dan juga rentan dengan risiko gempa bumi.

Selain itu, lanjut dia, sesuai perencanaan seharusnya RSUD milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara difokuskan pembangunannya di Sofifi, karena letaknya di Pulau Halmahera yang luas, dan jumlah penduduk di Halmahera lebih banyak 800 ribu jiwa dari total 1,3 juta penduduk Maluku Utara.

“Sofifi itu tidak ada risiko gempa hanya saja itu tadi, karena Sofifi itu ada di Kota Tikep (Tidore Kepulauan) dan di Tikep sendiri sudah ada tipe B, walaupun adanya di pulau lain sehingga Sofifi itu tidak bisa dapat PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat). Mungkin jika ada jalur lain membantu dengan sebagai ibu kota khusus,” ungkap Sherly.

Orang nomor satu di Maluku Utara ini pun menjelaskan, secara kebijakan anggaran Sofifi susah dibangun khususnya pelayanan kesehatan bahkan infrastuktur lainnya. Sebab, Sofifi tidak mempunyai kode wilayah sendiri dan bukan ibu kota ataupun ibu kota khusus yang membuatnya memiliki anggaran khusus untuk pembangunan.

Apalagi dengan kondisi fiskal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini dengan masih ada 1.200 kilometer jalan yang harus dibangun serta kebutuhan lainnya, maka menjadi sulit bagi pemerintah provinsi membangun rumah sakit.

“Jadi mungkin nanti akan dibicarakan ke pak menteri solusi bagaimana supaya bisa dibangun,” ucapnya.

Ia juga mengungkap adanya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara periode gubernur sebelumnya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun rumah sakit.

Alhasil, pinjaman ratusan miliar rupiah ini tidak membuahkan hasil pembangunan rumah sakit yang sesuai harapan masyarakat

“Sebenarnya provinsi tadinya itu sudah berutang lewat SMI untuk bangun rumah sakit dengan nilai seratusan miliar, tapi kemudian di tahun 2023 yah dihentikan karena tidak selesai. Jadi kemudian dia menggantung hingga sekarang,” cetusnya.

Sherly kembali menegaskan bahwa secara fungsional Sofifi yang harus dikembangkan, karena lahannya luas, penduduknya lebih banyak, serta tidak ada risiko gempa.

“Pusat rehab kanker itu harusnya ada di Sofifi hanya tinggal dibantu infrastrukturnya bagaimana,” tegas sherly.

Ardian Sangaji
Editor
Ardian Sangaji
Reporter