Tandaseru — Puluhan sopir truk angkutan barang yang tergabung dalam Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara, menggelar aksi mogok di Pelabuhan Feri Bastiong, Kota Ternate, Selasa (18/10).
Selain di Ternate, aksi mogok operasional ini pun serentak berlangsung di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara dan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Para sopir truk menggelar aksi karena tuntutan mereka kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terkait penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tak kunjung direspon.
Ketua KSL Provinsi Maluku Utara Syahril Sarifuddin mengatakan, disaat para sopir menuntut solusi kelangkaan solar pihak Pertamina dan Pemprov malah terkesan saling lempar tanggung jawab.
“Pertamina salahkan Pemprov dan Pertamina salahkan pemerintah menyangkut pengawasan solar subsidi karena menurut Pertamina setelah mengeluarkan solar itu sudah bukan tanggungjawabnya mereka tapi pemerintah daerah. Jadi saling baku lempar tanggung jawab,” ungkap Syahril kepada tandaseru.com.
Syahril mengungkapkan, bukan hanya kelangkaan, para sopir juga mengeluhkan harga penjualan solar yang sangat tinggi di APMS karena tidak mengikuti harga solar subsidi yakni Rp 6.800 perliter.
Selain itu di Kota Ternate pihak APMS yang mengantongi izin penyaluran solar hanya ada dua tempat yakni APMS Daulasi dan Siantan. Pada dua tempat penjualan solar ini para sopir malah diatur pembeliannya. Selain tidak dijual dengan harga subsidi pembelian solar dibatasi dan harus diselingi dengan BBM jenis dexlite.
Misalnya pada pembelian solar sebanyak 50 liter maka tambahannya harus membeli dexlite. Pihak APMS beralasan pemberlakuan tersebut agar dexlite juga ikut terjual selain solar.
“Torang (kami) ini mau beli ke APMS secara resmi juga tidak pernah dapat, oleh APMS tetap sama harga seperti depo pengecer beli ke mereka. Depo beli Rp 10 ribu perliter kami mobil lintas juga beli perliter Rp 10 ribu padahal setelah di APMS ini habis depo ini menjual dengan harga Rp 15 ribu,” ungkapnya.
Kondisi ini menurut dia harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku Utara maupun pemerintah daerah di kabupaten/kota karena ada yang tidak beres dengan penyaluran solar di Maluku Utara.
Syahril juga menegaskan, aksi mogok para sopir lintas ini akan terus berlanjut jika tuntutan mereka terhadap kelangkaan solar dan tingginya harga penjualan tidak dicarikan solusi oleh pemerintah daerah.
“Semua tergantung dari pihak Pemprov yang dimana wewenang mereka menyangkut dengan subsidi solar, kalau tanggapan mereka solusinya sudah ada torang jalan seperti biasa. Dalam hal ini pemerintah pikirkan torang pe nasib lagi,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan