Tandaseru — Rencana Gubernur Maluku Utara melakukan perombakan kabinet mendapat tanggapan DPRD. Gubernur dipesani beberapa hal dalam proses evaluasi nanti.
Ketua DPRD Malut Kuntu Daud saat diwawancarai menyatakan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah terlalu lama menjabat harus di-rolling.
“Dan pimpinan-pimpinan OPD yang tidak penuhi target itu perlu diganti. Termasuk kepala-kepala SKPD yang tidak pernah hadiri rapat bersama DPRD,” ujar Kuntu, Kamis (14/1).
Selain itu, Gubernur perlu melibatkan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali dalam perombakan.
“Supaya tidak terjadi insiden seperti kemarin itu, kan tidak bagus,” kata Kuntu.
Pernyataan Kuntu itu merujuk pada tindakan Wagub yang berontak saat pelantikan pejabat eselon II tahun lalu usai terjadi miskomunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Saat ini, jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan definitif masih lowong setelah pejabat sebelumnya Buyung Radjiloen meninggal dunia. Kuntu pun meminta Gubernur memilih orang yang benar-benar ahli di bidangnya untuk menggantikan posisi almarhum Buyung.
“Selama ini orang-orang dekat semua yang dipilih (jadi pimpinan OPD). (Kali ini) jangan lah, pilih orang yang memang profesional, supaya pemerintahan juga berjalan bagus,” tukas politikus PDI Perjuangan ini.
Tinggalkan Balasan