Tandaseru — Kedatangan vaksin Sinovac di Maluku Utara awal pekan kemarin menimbulkan kekhawatiran dan rasa was-was masyarakat di kabupaten/kota, salah satunya di Kota Tidore Kepulauan. Kekhawatiran itu dipicu belum adanya emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan jaminan kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kepala Dinas Kesehatan Tikep dr. Abdullah Maradjabessy saat dikonfirmasi mengungkapkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan keamanan vaksin.
“Vaksin Sinovac itu sudah teruji. Tentu pas suntik memang pasti akan timbul reaksi, tetapi itu biasa saja. Seperti halnya demam, badan rasa lemas, tetapi efeknya kecil dan justru tidak berlangsung lama,” ungkap Abdullah, Rabu (6/1).
Abdullah bilang, pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan dengan langsung menyuntikkan vaksin tersebut ke masyarakat sebelum ada izin dari BPOM dan MUI.
“Jadi kita tunggu saja. Kalau pemerintah sudah kasih jalan vaksin tersebut tentu sudah ada izin dari BPOM, begitu juga akan dikeluarkan fatwa oleh MUI. Tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan sebelum adanya izin dari BPOM maupun MUI. Saya selaku kepala dinas kesehatan juga pasti tidak mau lakukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kehadiran vaksin tersebut tujuannya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang tak kunjung reda hingga saat ini.
“Seharusnya orang bersyukur. Soalnya di seluruh dunia, pemerintah saling berebut vaksin tersebut. Begitu juga dengan Indonesia. Namun vaksin yang didapat oleh pemerintah hanya 3 juta dosis,” katanya.
Abdullah berharap masyarakat tidak perlu khawatir atau was-was dengan kehadiran vaksin tersebut. Pembuatan vaksin tersebut, kata dia, dilakukan menggunakan beberapa metode. Seperti kuman yang hidup tapi dilemahkan lalu disuntik. Begitu juga, ada kuman yang dimatikan kemudian disuntik.
“Vaksin Sinovac yang sudah berada di Maluku Utara ini adalah kuman yang sudah dimatikan sehingga efek samping yang ditimbulkan itu sangat kecil,” ungkapnya.
Menurutnya, Sinovac pernah diuji di Indonesia sejak Agustus kemarin.
“Itu merupakan pengujian tahap tiga yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Mereka yang uji klinis ini sebanyak 1.600 orang, termasuk Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu,” beber Abdullah.
Setelah adanya izin BPOM dan MUI, tenaga kesehatan menjadi yang pertama divaksin. Di Kota Tikep sendiri, tenaga kesehatan yang akan divaksinisasi sebanyak 1.076 orang.
“Ini bukan sebagai bentuk percobaan, tetapi tenaga kesehatan dikasih penghargaan karena mereka itu berada di garda terdepan dan paling banyak juga terinfeksi Covid-19. Untuk itu mereka paling pertama diberikan vaksin tersebut,” tambah Abdullah.
Setelah tenaga kesehatan, tahap kedua akan dilakukan pada waktu bersamaan sepanjang Januari hingga April 2021. Diantaranya terhadap orang-orang yang bekerja di pelayanan publik seperti TNI, Polri, perbankan, PLN, PDAM dan orang lanjut usia (lansia).
“Sementara di tahap ketiga akan dilakukan vaksin terhadap orang yang bekerja di tempat kerumunan seperti pedagang di pasar dan di tahap empat akan divaksin terhadap masyarakat umum,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan