Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus mendatang.

Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).

​Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan bahwa data hasil sensus ini sangat krusial bagi perencanaan pembangunan daerah. Sebagai langkah awal, Pemkot Tidore akan mengundang seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pelaku usaha untuk mengikuti pengarahan (briefing) awal guna menyamakan persepsi mengenai data yang harus disiapkan.

​“Saya menginstruksikan kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa, hingga operator desa/kelurahan untuk hadir dalam pertemuan yang akan dijadwalkan nanti. Ini bersifat wajib dan tidak bisa diwakilkan,” tegasnya.

​Selain koordinasi kewilayahan, ia juga meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop), dan UKM untuk segera melakukan sosialisasi lebih dini kepada para pelaku usaha. Tujuannya agar para responden memiliki pemahaman yang utuh sebelum edaran resmi disebarluaskan.

​Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, memberikan apresiasi atas respons positif dari Pemerintah Daerah. Ia menjelaskan bahwa tahapan SE 2026 akan dimulai dengan koordinasi daerah dan sosialisasi ke berbagai asosiasi serta instansi terkait, sementara pelaksanaan lapangan dijadwalkan mulai 15 Juni 2026.

​“BPS tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk surat edaran dari Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Oki.

​Ia juga menekankan pentingnya kejujuran responden dalam memberikan data. Menurutnya, akurasi data SE 2026 sangat penting karena akan menjadi basis pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional yang akan digunakan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

​“Jawaban responden tidak boleh asal-asalan karena data ini sangat dipertanggungjawabkan dan akan kembali ke Pemda untuk melihat potret ekonomi daerah yang terkini,” pungkasnya.

Sahril Abdullah
Editor
Sahril Abdullah
Reporter