Tandaseru — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
Kedatangan tim auditor ini disambut langsung Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Muhammad Sinen didampingi oleh Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wali Kota Muhammad Sinen menginstruksikan seluruh jajarannya, terutama Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD, untuk bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh selama proses audit berlangsung.
”Kami menyambut positif kedatangan Plt. Kepala Perwakilan BPK Malut, Bapak Bhuono, bersama jajaran. Saya meminta Pak Sekda dan teman-teman OPD untuk memudahkan tugas auditor. Komunikasi dan dukungan penuh harus diberikan agar pemeriksaan terinci ini berjalan lancar,” ujar Ayah Erik sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan agar Inspektorat, BPKAD, hingga Sekretariat DPRD segera menindaklanjuti setiap kebutuhan administrasi yang diminta oleh tim pemeriksa selama satu bulan ke depan.
Plt. Kepala Perwakilan BPK Malut, Bhuono Agung Nugroho, menjelaskan bahwa audit ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan merujuk pada empat kriteria utama yakni, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
”Lingkup pemeriksaan kami meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan,” jelas Bhuono.
Selain memulai audit baru, BPK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas komitmennya dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Tercatat, progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi per Semester II Tahun 2025 telah mencapai angka 77,60%.
Pemeriksaan terinci ini dijadwalkan akan berlangsung selama hampir satu bulan di wilayah Kota Tidore Kepulauan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.