Tandaseru — Akademisi Universitas Hein Namotemo, Gunawan Hi. Abas menyarankan Bupati Halmahera Utara Piet Heni Babua untuk segera mengambil langkah penyegaran birokrasi di tengah minimnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Para pimpinan OPD yang tidak berkemampuan dalam menopang PAD sesuai target yang diberikan, wajib dievaluasi, sehingga menurut saya penyegaran ditubuh birokrasi saat ini menjadi kebutuhan. Tujuannya agar PAD bisa dicapai sesuai target untuk pembiayaan program pemerintah daerah,” ujar Gunawan, Sabtu (25/10/2025).
Gunawan juga menyoroti ketidakmampuan para pimpinan OPD dalam menopang PAD namun masih dipertahankan. Persoalan tersebut justru menjadi tantangan besar dalam kemandirian fiskal daerah yang lemah.
“Padahal saat ini ada kebijakan presiden yang memaksakan efesiensi dari berbagai sektor hingga mencapai 200 Miliar di Kabupaten Kota,” ungkapnya.
Menurutnya, jika benar Pemda Halmahera Utara sudah mengantongi surat Pertimbangan Teknis (Pertek) atau persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan pelantikan, maka sudah seharusnya dilaksanakan.
“Jika benar seperti yang dikatakan Kepala BKDPSDA bahwa Pemda sudah mengantongi Pertek, maka menurut saya pelantikan harus segera dilaksanakan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pimpinan OPD yang sudah lama menjabat, bisa saja masih terikat pada sistem, prosedur, atau bahkan kepentingan politik dan kelompok tertentu dari masa pemerintahan sebelumnya, yang berpotensi menghambat visi atau program kepala daerah yang baru.
“Ini tentu bisa menghambat implementasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih pada janji kampanye seringkali terhambat atau terdistorsi karena adanya pejabat kunci di level Eselon II dan III bahkan aselon IV yang tidak sejalan atau tidak proaktif. Sehingga dengan kata lain, Birokrat Lama masih kepung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.