Menangis Bukan Menyerah: Membaca Empati Pemimpin di Tengah Krisis Halmahera Tengah

Oleh: Fahmi Djaguna

Dekan FKIP UNIPAS Morotai

________

DI tengah riuhnya krisis sosial yang melanda Halmahera Tengah, sebuah potret sederhana justru memantik perdebatan besar yaitu seorang pemimpin duduk di tepi jalan, letih, lalu menangis di hadapan rakyatnya. Bagi sebagian orang, seperti yang disampaikan saudaraku Arafik A. Rahman, yang akrab disapa Bung Opik dalam tulisannya “Bupati tak Boleh Menangis: Rakyat Butuh Solusi, Keadilan dan Perdamaian, Bukan Tangisan”, momen itu dibaca sebagai simbol kelemahan, bahkan kepasrahan. Namun, benarkah demikian? Ataukah justru ia adalah bahasa terdalam dari kemanusiaan yang jarang kita pahami?

Sejarah pemikiran kepemimpinan justru mengajarkan hal sebaliknya. Dalam perspektif filsafat dan psikologi modern, ekspresi emosi seorang pemimpin termasuk tangisan tidak selalu identik dengan kelemahan. Ia bisa menjadi manifestasi dari kecerdasan emosional (emotional intelligence), sebuah kapasitas penting yang menandai kedewasaan batin dan kedalaman empati. Seorang pemimpin yang mampu merasakan, memahami, dan mengekspresikan penderitaan rakyatnya bukanlah pemimpin yang rapuh, melainkan pemimpin yang hidup bersama denyut nadi masyarakatnya.

Tangisan, dalam konteks ini, bukanlah tanda menyerah. Ia adalah bahasa sunyi dari tanggung jawab yang terlalu berat untuk diucapkan dengan kata-kata. Dalam tradisi kepemimpinan Islam, kita mengenal kisah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang menangis di malam hari karena memikirkan nasib rakyatnya yang belum sejahtera. Tangisan itu bukan simbol kegagalan, melainkan refleksi kesadaran moral yang tinggi bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar otoritas.

Demikian pula dalam nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh tokoh-tokoh besar bangsa, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat dari segala kebijakan. Dalam pandangan ini, seorang pemimpin tidak boleh kehilangan sisi humanisnya. Sebab, ketika empati hilang, kekuasaan berubah menjadi dingin, bahkan berbahaya.

Apa yang tampak pada sosok Bupati Halmahera Tengah, Bapak, Ikram M. Sangaji, dalam potret yang beredar itu, sejatinya dapat dibaca sebagai bentuk empati yang tulus “sharing the pain” merasakan luka yang sama dengan rakyatnya. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak berjarak, yang tidak bersembunyi di balik meja birokrasi, tetapi hadir secara nyata di tengah penderitaan masyarakat.

Psikologi modern bahkan menegaskan bahwa “vulnerability” keberanian untuk menunjukkan kerentanan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pemimpin yang berani memperlihatkan sisi manusianya membangun jembatan kepercayaan yang lebih kokoh dengan rakyat. Ia tidak hanya dihormati karena jabatannya, tetapi juga karena keotentikannya sebagai manusia.

Namun, tentu saja empati tidak boleh berhenti pada ekspresi emosional semata. Ia harus bertransformasi menjadi tindakan nyata. Di sinilah pentingnya membaca keseluruhan konteks kepemimpinan, bukan hanya satu potret sesaat.

Dalam berbagai kebijakan strategis, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan komitmen pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK yang setara dengan PNS sebuah langkah progresif yang tidak banyak dilakukan daerah lain. Ini adalah bukti bahwa empati tidak berhenti pada rasa, tetapi bergerak menjadi aksi.

Lebih jauh, visi besar “Transformasi Nilai Fagogoru menuju Halmahera Tengah yang Sejahtera, Mandiri, dan Maju” mengandung semangat kolektivitas, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Fagogoru bukan sekadar sistem sosial, melainkan etika hidup yang menekankan kebersamaan, penghormatan, dan kepekaan terhadap sesama. Ketika nilai ini ditransformasikan ke dalam pemerintahan, ia melahirkan tata kelola yang tidak hanya rasional, tetapi juga berperasaan.

Kita tidak sedang membela tangisan sebagai tujuan, tetapi memahami maknanya sebagai bagian dari proses kepemimpinan yang utuh. Sebab, pemimpin bukanlah mesin yang hanya dituntut bekerja tanpa rasa. Ia adalah manusia yang memikul beban sosial, moral, dan spiritual sekaligus. Ketika ia menangis, itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kesadaran yang lebih dalam untuk bertindak lebih baik.

Dalam situasi konflik seperti di Halmahera Tengah, yang dibutuhkan memang solusi, keadilan, dan perdamaian. Namun, semua itu tidak akan lahir dari hati yang beku. Ia justru tumbuh dari empati yang hidup, dari keberanian untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan diri sendiri. Tanpa empati, solusi menjadi kering. Tanpa kemanusiaan, keadilan kehilangan maknanya.

Karena itu, alih-alih memaknai tangisan sebagai kelemahan, kita perlu melihatnya sebagai pengingat bahwa di balik jabatan, ada hati yang masih berdenyut. Bahwa di tengah kerasnya politik, masih ada ruang bagi kemanusiaan. Dan bahwa dalam setiap krisis, yang kita butuhkan bukan hanya pemimpin yang kuat secara struktural, tetapi juga yang kuat secara emosional dan moral.

Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dengan menjaga Halmahera Tengah tetap utuh dalam kebersamaan. Mari kita percayakan penyelesaian konflik ini kepada pemerintah daerah, sembari tetap mengawal dengan kritis dan konstruktif. Sebab, kepercayaan adalah fondasi dari setiap rekonsiliasi. Menangis bukan menyerah. Ia adalah cara lain dari seorang pemimpin untuk berkata: “Saya tidak tinggal diam. Saya merasakan, dan saya akan bertindak”. Semoga! (*)