Tandaseru – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Muhammad Sinen kepada DPRD Tidore dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II, Senin (30/03/2026).
Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai masa transisi sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Ia memaparkan, secara umum capaian indikator tujuan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata kinerja mencapai 100,49 persen.
“Sektor infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 89,11, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,00, atau setara dengan capaian kinerja 104,84 persen,” ungkap Muhammad Sinen di hadapan 23 anggota DPRD yang hadir.
Selain infrastruktur, Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi juga menunjukkan tingkat presisi tinggi dengan capaian masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen. Namun, orang nomor satu di Tidore ini tidak menampik adanya sejumlah raport merah yang perlu menjadi perhatian serius pada tahun mendatang.
Beberapa poin yang menjadi tantangan besar antara lain laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di angka 2,30 persen dari target 4,2 persen. Selain itu, angka pengangguran terbuka tercatat 4,02 persen (di atas target 3,33 persen) dan angka kemiskinan berada di posisi 6,54 persen dari target 6,20 persen.
“Kita juga diperhadapkan pada lonjakan Indeks Risiko Bencana yang mencapai 241,25 dari target 161,25. Kondisi ini hampir merata di seluruh Indonesia berdasarkan data Badan Bencana Nasional,” tambahnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Wali Kota mengakui adanya penyempitan ruang fiskal akibat penyesuaian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) serta tersedotnya dana untuk belanja pegawai, khususnya gaji PPPK. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memenuhi janji politik pembangunan pada perencanaan tahun 2026.
“Kami berharap memperoleh masukan konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan. Dukungan dan kolaborasi semua pihak sangat penting bagi kemajuan nyata di Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tidore Ade Kama ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan OPD, serta camat se-Kota Tidore Kepulauan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.