Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melalui Badan Pengembangan Riset Inovasi Daerah (BPRID) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025.
Rakor yang berlangsung di Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Senin (15/12/2025) ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih matang dan terarah.
Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, yang membuka langsung acara tersebut, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah “PR bersama” yang harus dianalisis secara seksama untuk mendapatkan solusi yang tepat.
Laiman menekankan pentingnya pelaksanaan rakor di akhir tahun untuk mengevaluasi program sebelumnya dan mengantisipasi langkah di tahun mendatang, bahkan idealnya sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan.
“Hal ini penting dan menjadi perhatian untuk kita semua, agar kemudian dalam penganggaran itu ada politik anggaran yang kemudian kita bisa lakukan dalam kebijakan,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Laiman berharap tercipta sebuah kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dari seluruh sektor untuk bergerak dan terkoneksi dalam program yang sinergis. Ia menargetkan kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan menjadi 0% pada tahun 2026.
“Kami sangat berharap bahwa rapat ini akan membuka sebuah jalan akan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di tahun 2026 nanti,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPRID Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, menyatakan rakor ini digelar untuk menyatukan langkah, data, dan program dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) agar strategi penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran.
Latif juga menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mempercepat pelaksanaan program, memastikan program berjalan sinergis, terukur, dan mencapai target penurunan angka kemiskinan melalui inovasi, sinkronisasi, dan optimalisasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.