Tandaseru — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra di Kabupaten Pulau Taliabu telah mencapai 96 persen.
Kepala Kantor Pos Taliabu yang juga bertugas sebagai Juru Bayar BLTS Kesra, Ridwan Ibrahim, menyampaikan bahwa realisasi bantuan ini menyasar 1.329 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di delapan Kecamatan dan 34 Desa di Taliabu.
Ridwan mengklarifikasi informasi yang sebelumnya beredar bahwa bantuan menyasar 71 Desa. Menurutnya, hanya 34 desa yang terdaftar menerima bantuan di tahap ini.
“Dalam pemberitaan sebelumnya tertulis 71 Desa namun sebenarnya hanya 34 Desa yang mendapat bantuan BLTS Kesra. Sisanya belum ada penerimaan manfaat BLTS Kesra di desa-desa tersebut,” jelas Ridwan, saat ditemui media ini, Selasa (09/12/2025) .
Ia menegaskan, Kantor Pos hanya menjalankan tugas sesuai daftar penerima bantuan (BNBA) resmi dari pemerintah.
“Apakah ada atau tidak itu bukan kewenangan kami sebagai juru bayar. Kami hanya melaksanakan tugas sesuai BNBA yang masuk di Kantor Pos Taliabu,” tegasnya.
Ridwan menyampaikan, penyaluran telah dilakukan sesuai jadwal sejak 22 November hingga berakhir pada 29 November 2025 lalu. Meski begitu, pelayanan tambahan masih dibuka bagi penerima yang belum sempat hadir di lokasi penyaluran.
“Terakhir juga kemarin kami masih melayani satu dua orang yang belum menerima di tempat, datang ambil di Kantor Pos Taliabu,” ungkapnya.
Pihaknya memberi kesempatan hingga 10 Desember bagi KPM yang belum datang mengambil haknya.
Jika hingga batas waktu yang ditetapkan masih ada penerima yang tidak datang, maka bantuan tersebut akan dinyatakan gagal bayar.
“Kami bersama Dinas Sosial akan menandatangani berita acara gagal bayar untuk dikembalikan ke Kementerian Sosial,” ujar Ridwan.
Sisa penyaluran sebesar 4 persen atau 52 KPM hingga kini belum dapat dicairkan karena sejumlah faktor.
“Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak dikenal, dan ada yang berada di luar daerah jauh,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat lebih proaktif melakukan konfirmasi resmi jika terdapat kendala atau informasi yang simpang siur terkait bantuan sosial.
“Kalau ada kendala atau informasi yang dianggap tidak relevan, langkah pertama harus melakukan kroscek ke Kantor Pos sebagai juru bayar, ke Dinas Sosial Taliabu, atau ke kepala desa,” pesannya.
Ridwan menegaskan bahwa setiap informasi resmi selalu dikoordinasikan bersama pemerintah desa.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan para kepala desa. Informasi apapun pasti dibagikan melalui grup bersama kepala desa se-Taliabu,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.