Tandaseru – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, khususnya pada sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian.
Dukungan ini disampaikan oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, sebelum pelaksanaan rapat pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP) di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (12/11/2025).
“Prinsipnya, BNPP siap mendukung pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian,” kata Yedi.
Rapat tersebut, lanjut Yedi, bertujuan untuk membahas pengukuran potensi dan pengelolaan di 11 wilayah perbatasan laut yang menjadi fokus BNPP RI, termasuk Kabupaten Pulau Morotai yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.
“Tugas kami adalah memperbarui data dan potensi kawasan perbatasan laut, dan Morotai memiliki potensi besar di sektor tersebut,” jelasnya.
Fokus Infrastruktur Perbatasan dan Perikanan
Yedi juga berharap kerja sama dengan Pemerintah Daerah Morotai dapat diperkuat untuk mempercepat pembangunan, dan secara khusus menyoroti realisasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Morotai.
BNPP juga telah melakukan pembahasan mengenai kebutuhan sektor unggulan Morotai, khususnya perikanan, termasuk usulan pembangunan cold storage atau kostorik.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar usulan dari Pemda Morotai bisa segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Pemda Morotai Harap Bantuan Pabrik Es dan Logistik
Menanggapi komitmen BNPP, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menyampaikan apresiasi dan berharap kolaborasi ini membawa manfaat nyata.
Namun, Umar menekankan bahwa kebutuhan mendesak nelayan di Morotai saat ini tidak hanya kostorik, tetapi juga pabrik es untuk menunjang aktivitas melaut dan menyimpan hasil tangkapan.
“Nelayan kami sangat membutuhkan es untuk menyimpan hasil tangkapan. Kami berharap BNPP dapat membantu merealisasikan usulan ini,” kata Sekda.
Selain itu, Pemda Morotai juga menghadapi kendala logistik akibat keterbatasan jalur tol laut dan absennya kapal reguler, yang menghambat pengiriman hasil laut ke Surabaya.
“Kami berharap BNPP bisa berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelni untuk penambahan jalur tol laut agar distribusi hasil laut bisa lebih optimal,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.