Inspektorat Temukan Ratusan Karton Obat Kedaluwarsa Milik Dinkes Morotai

Tandaseru — Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah memulai audit terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menyusul temuan ratusan karton obat-obatan kedaluwarsa yang diduga ditimbun di sejumlah fasilitas layanan kesehatan (faskes).

Obat-obatan yang kedaluwarsa sejak tahun 2022 hingga 2025 tersebut ditemukan tersimpan di beberapa lokasi, termasuk RSUD Ir. Soekarno dan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.

Penemuan mengejutkan ini menjadi perhatian karena obat-obatan tersebut merupakan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr. Diana Pinangkaan, membenarkan bahwa temuan obat kedaluwarsa itu saat ini sedang dalam proses audit oleh Inspektorat.

“Sekarang kita sudah diaudit oleh Inspektorat, jadi kami tidak komentar lebih karena lihat dulu hasil audit,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan dari staf Farmasi, obat-obatan tersebut merupakan pengadaan tahun 2022. Obat yang kedaluwarsa bervariasi, mulai dari tahun 2022, 2024, hingga 2025.

“Jadi pengadaan obat-obatan itu tahun 2022, tapi nanti kita tunggu hasil auditnya dari Inspektorat terkait dengan obat-obatan ini,” tambahnya.

Pengadaan obat-obatan pada tahun 2022 itu terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma, serta saat dr. Julys Giscard menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (yang kini telah pindah tugas sebagai Kadinkes Provinsi Maluku Utara) dan dr. Intan Imelda Engelbert Tan sebagai mantan Direktur RSUD.

Saat ditanya mengenai jenis obat, Diana menyebut jumlahnya banyak, salah satunya adalah cairan.

“Katanya itu cairan, mungkin RL, D10. Jadi saat itu masih Direktur dokter Intan dan Kadinkes dokter Is,” katanya.

Meskipun demikian, ia menampik bahwa kedaluwarsa obat serta merta berarti kesalahan dalam pengadaan.

“Jadi, untuk gudang penyimpanan sudah ada semua, jadi untuk kerugiannya kami tidak tahu. Jadi kedaluwarsa bukan berarti kita salah dalam pengadaan, enggak juga, jadi prediksinya harus kita sediakan,” tutupnya.