Tandaseru — Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara yang secara geografis berada di wilayah adat Kesultanan Tidore dan berada dalam wilayah administrasi kota Tidore Kepulauan sehingga dalam pembangunan Sofifi ini tidak terlepas dari kesultanan Tidore dan Pemerintahan Kota Tidore, karena Kesultanan dan Pemda Tidore juga tidak menampilkan hegemoni bahwa wilayah tersebut tidak dikuasai seluruhnya oleh pemda maupun kesultanan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat pertemuan bersamaan Sultan Tidore dan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas di kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (23/10/2025).
Kunjungan kerja ini tujuannya untuk menindaklanjuti pembangunan sofifi ke depan sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara di mana peran empat kesultanan yakni Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan juga berperan dalam pembangunan Sofifi.
Ahmad Laiman menjelaskan, saat Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara yang dimekarkan saat itu Tidore belum memiliki kota administratif karena Tidore masih dalam induk Halmahera Tengah.
“Sofifi memang berada pada wilayah Kesultanan Tidore dan menjadi bagian dari administratif Pemerintah Kota Tidore, di mana Sofifi merupakan salah satu kelurahan yang melekat pada Pemerintah Kota Tidore. Namun kami pemerintah daerah bersama Kesultanan Tidore pun tidak pernah merasa bahwa kami menguasai segalanya, sehingga dengan adanya perencanaan ini diharapkan mampu untuk membantu dalam hal berbagai pembangunan yang ada di Sofifi tersebut,” kata Ahmad Laiman.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan bahwa dengan melihat identifikasi geografis Kota Tidore saat ini lebih mengedepankan potensi pariwisata yang bakal menjadi peminat masyarakat luas untuk mengunjungi Kota Tidore, dengan berbagai potensi kekayaan budaya dan alam yang luar biasa untuk menarik perhatian masyarakat luas ke Kota Tidore.
“Sehingga kami berharap dengan adanya pembangunan kawasan ibu kota Sofifi, memberikan dampak yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Maluku Utara terutama pada masyarakat di kawasan ibu kota Sofifi, dan kami juga akan melakukan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Tidore itu sendiri,” tuturnya.
Senada, Sultan Tidore Husain Alting Sjah mengatakan, pembangunan kawasan ibu kota Sofifi adalah langkah yang strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
Husain menjelaskan, Sofifi ketika ditetapkan sebagai ibu kota provinsi masih berstatus dusun. Namun dengan berbagai pertimbangan saat itu sehingga dipilihlah Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Meskipun apa beberapa nama desa di Halteng dan Haltim yang diusulkan, nama sofifi disepakati bersama untuk menjadi ibu kota.
“Sebagai masyarakat adat saya berharap agar dengan kehadiran ibu direktur ini dapat membawa Tidore dengan keunikan masa lalu yang begitu berjasa untuk NKRI ini dipertimbangkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Tidore yang berada di kawasan pembangunan ibu kota Sofifi.” tandasnya.
Sementara Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary mengatakan, kunjungan kerja ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyusunan master plan untuk pembangunan kawasan ibu kota provinsi Maluku Utara yang nantinya akan tertata dengan baik dokumennya. Pasalnya, sejauh ini sudah banyak dokumennya akan tetapi belum terintegrasi.
“Sehingga tujuan kami ini untuk mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam master plan ke depan, karena hingga 2025 ini master plan tersebut belum sempurna sehingga kami juga butuh masukan dari berbagai pihak untuk menjadi masukan dalam perencanaan master plan, termasuk empat kesultanan yang ada di Maluku Utara,” terang Ika.
“Karena sebetulnya pre master plan maupun perencanaan wilayah perlu memperhatikan aspek budaya historis dan khususnya di Maluku Utara kita memperhatikan aspek kesultanan yang di mana aspek kesultanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ke depan. Tentunya dari aspek budaya dan adat istiadat yang nantinya memberikan masukan terhadap perencanaan kita ke depan,” sambung Ika.
Ia menambahkan, pada pre master plan ini yang diprioritaskan dalam penataan dan pengembangan kawasan terlebih dahulu agar lebih optimal dan sustainable. Dengan harapan pada akhir tahun 2025 ini fase pertama selesai sehingga bisa memiliki gambaran awal dan disempurnakan pada tahun 2026 dalam pengembangan kawasan ibu kota Sofifi.
Pada kesempatan yang sama, perangkat adat Kesultanan Tidore Ishak Naser menegaskan, pada prinsipnya Kesultanan Tidore tetap mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan ibu kota Sofifi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.
“Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dan lainnya dapat berjalan dengan baik agar Sofifi benar-benar menjadi ibu kota yang di dalamnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di kawasan ibu kota Sofifi,” ujar Ishak.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.