Oleh: Arafik A. Rahman
Penulis Buku
___________
“History is not the past. It is the present. We carry our history with us. We are our history.”
Sejarah bukanlah masa lalu. Ia adalah masa kini. Kita membawa sejarah itu di dalam diri kita. Kita adalah sejarah kita sendiri..— James Baldwin dalam karyanya The Price of the Ticket.
PULAU Morotai, sebuah pulau di bibir utara Maluku, adalah ruang sunyi yang pernah menggetarkan dunia. Di balik pasirnya yang putih dan lautnya yang biru kehijauan, tersimpan bab-bab sejarah yang menjadikan pulau ini bukan sekadar titik geografis, tetapi simpul memori global. Dari suara tembakan di masa perang hingga deru mesin pembangunan modern, Morotai telah berkali-kali menjadi panggung bagi tokoh besar yang menulis ulang takdirnya di sana.
Pada masa Perang Dunia II, Morotai menjadi markas besar pasukan Sekutu di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur. Dari pulau inilah operasi pembebasan Filipina dirancang, menjadikan Morotai poros strategis dalam sejarah militer dunia. Jejak itu tak lekang dimakan waktu lapangan udara peninggalan Sekutu, dermaga tua, hingga puing-puing logistik militer, kini menjadi artefak yang memanggil masa lalu. Mac Arthur meninggalkan Morotai bukan hanya sebagai basis perang, melainkan simbol penghubung antara Asia dan Pasifik.
13 tahun setelah dentum bom berhenti, Presiden Ir. Soekarno menjejakkan kaki di Morotai. Kunjungan pada tahun 1957 itu merupakan bagian dari perjalanan konsolidasi nasional ke wilayah timur Indonesia. Bung Karno meninjau pelabuhan dan bekas markas Sekutu, berbicara kepada rakyat, dan menegaskan makna strategis Morotai dalam pangkuan Republik. Bagi Soekarno, kunjungan itu bukan seremonial, melainkan simbol persatuan bangsa setelah perang panjang. Ia ingin memastikan bahwa kemerdekaan tak hanya bergaung di Jawa, tetapi juga di pulau-pulau jauh yang menjadi garda depan Nusantara.
Di tahun 2000, setelah badai konflik sosial melanda Maluku Utara, Megawati Soekarnoputri datang ke Morotai membawa pesan perdamaian. Kunjungannya menandai upaya rekonsiliasi nasional, di mana luka sosial di timur Indonesia perlu disembuhkan dengan dialog dan kehadiran negara. Di hadapan masyarakat pesisir dan tokoh adat, Megawati berbicara tentang pentingnya merawat Indonesia dari pinggiran, agar suara pulau-pulau tak lagi terabaikan. Morotai pada momen itu menjadi ruang hening yang kembali diisi oleh pesan persaudaraan.
Lalu ketika Morotai menjadi Arah Pembangunan Nasional: tahun 2012 Menjelang perhelatan besar Sail Morotai, sejumlah komisi DPR RI datang ke pulau itu. Komisi V meninjau infrastruktur, Komisi I meninjau pertahanan perbatasan, dan Komisi VI mengkaji potensi investasi. Dari kunjungan itu, Morotai mulai dilihat kembali bukan hanya sebagai lokasi historis, melainkan sebagai kawasan ekonomi strategis yang menghadap langsung ke Pasifik.
Puncak perhatian nasional datang pada 15 September 2012, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono membuka Sail Morotai 2012. Didampingi para menteri dan petinggi TNI-Polri di antaranya Menko Kesra Agung Laksono, Menhub EE Mangindaan, Menpora Andi Mallarangeng, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
SBY meneguhkan Morotai sebagai “mutiara di bibir Pasifik.” Dalam pidatonya yang bergaung di tepi pantai Daruba, SBY menegaskan bahwa pembangunan di timur Indonesia harus berorientasi pada maritim dan sejarah. Ia meresmikan pelabuhan, fasilitas pariwisata, dan proyek-proyek sosial. Momen itu menjadi kebangkitan baru Morotai dari pulau bekas perang menjadi pulau harapan.
Pada 6 April 2016, Presiden Joko Widodo datang ke Morotai dengan semangat kerja nyata. Ia meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 600 KW, berdialog dengan para kepala desa dan warga, serta meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. Di tengah terik matahari pesisir, Jokowi menegaskan arah pembangunan Morotai: energi bersih, pariwisata sejarah, dan kemandirian ekonomi lokal.
Bagi masyarakat, kunjungan itu memberi arti penting negara hadir, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam cahaya listrik yang menerangi malam. Dari situlah Morotai mulai menatap masa depan sebagai laboratorium pembangunan berkelanjutan di Indonesia Timur. Pada 2019, perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat datang ke Morotai untuk berziarah ke situs peninggalan Sekutu, menggelar dialog budaya dan membicarakan kerja sama konservasi sejarah.
Mereka menyebut Morotai sebagai “living museum of the Pacific War.” Ucapan itu bukan basa-basi diplomatik, melainkan pengakuan bahwa Morotai menyimpan sejarah global yang tak ternilai.
Masih di tahun yang sama, Wiranto selaku Menko Polhukam mencanangkan Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan) di Morotai.
Setahun kemudian, tahun 2020, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis meninjau Lanud Leo Wattimena untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan udara dan keamanan perbatasan. Kunjungan dua petinggi negara itu menjadi simbol bahwa Morotai bukan lagi pinggiran, tetapi pos terdepan Republik. Pada tahun yang sama pula, Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian hadir untuk memperkuat sinergi birokrasi dan mempercepat koordinasi pemerintahan daerah.
Tahun 2022, kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Morotai bersama rombongan. Ia meninjau kesiapan KEK, program sosial, serta infrastruktur pendidikan dan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam sambutannya, Puan menekankan bahwa pembangunan di kawasan terdepan seperti Morotai adalah tolok ukur sejati keadilan nasional.
Kunjungannya menjadi bukti dukungan politik tingkat tinggi untuk percepatan pembangunan Morotai.
Ia hadir bukan sekadar sebagai pejabat, melainkan sebagai simbol negara yang datang mendengar denyut kehidupan warga pulau.
Pada tahun 2024, Menteri Pertahanan (Letjen TNI purn) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan strategis ke Morotai. Ia meninjau kawasan latihan militer dan memetakan potensi geopolitik pertahanan. Dalam pandangannya, Morotai bukan hanya bagian dari sejarah perang dunia, tetapi bagian dari arsitektur keamanan masa depan Indonesia.
Kunjungan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kembali posisi Morotai sebagai “penjaga utara Nusantara” titik penting antara kepentingan ekonomi, sejarah dan pertahanan nasional.
Tahun 2025 menjadi penanda baru dalam perjalanan panjang Morotai. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sektor perbatasan pada Oktober 2025.
Agenda ini diharapkan menjadi momentum penyegaran arah kebijakan pembangunan Morotai yang lebih modern, partisipatif dan berkelanjutan. Dan jika semua jejak itu disusun dalam satu garis waktu, maka Morotai adalah cermin perjalanan Indonesia itu sendiri: dari medan perang menuju laboratorium pembangunan, dari ruang sunyi menjadi gerbang masa depan. (*)


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.